Pemanfaatan sampah sebagai sumber energi semakin diperluas dalam upaya mengurangi tekanan tempat pembuangan akhir dan memenuhi kebutuhan listrik terbarukan.
Salah satu contoh terdepan adalah fasilitas pengolahan sampah di Benowo yang mulai beroperasi sejak 2021.
Pembangkit di Benowo memiliki kapasitas terpasang sekitar 11-12 Megawatt (MW) dan mampu mengolah 1.000 hingga 1.600 ton sampah per hari.
Sekitar 9 MW listrik dari fasilitas ini dipasok ke PLN, sedangkan kapasitas lainnya digunakan untuk kebutuhan proses dan cadangan operasi.
Teknologi yang diterapkan merupakan kombinasi landfill gas dan gasifikasi; landfill gas menghasilkan sekitar 1,65 MW dari sampah organik.
Sementara itu, proses gasifikasi yang mengolah sampah non-organik menyumbang sekitar 9–10 MW listrik.
Sebelumnya, Surabaya pernah memiliki mesin incinerator di Sukolilo yang hanya membakar tanpa menyalurkan energi listrik.
Lokasi pembuangan akhir dialihkan ke Benowo karena gunungan sampah yang kian meninggi sampai mendekati area Gelora Bung Tomo.
PLTSa Benowo dikembangkan sebagai percontohan nasional WtE berbasis gasifikasi melalui joint venture antara PT Sumber Organik (operator) dan Pemerintah Kota Surabaya.
Dukungan pembiayaan diberikan melalui mekanisme BLPS (Biaya Layanan Pengolahan Sampah).
Pada praktiknya, proyek ini menghadapi kendala operasional dan finansial.
Studi dari Universitas Indonesia mencatat PLTSa Benowo pernah mengalami default finansial akibat pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 49 persen dan kebutuhan struktur capital cost yang membutuhkan subsidi pemerintah berkelanjutan sebesar Rp 200 miliar per tahun.
Selain itu, terdapat masalah pengelolaan residu berbahaya dan emisi yang dilaporkan lebih tinggi dari guideline WHO 5.
Pada tingkat nasional, Indonesia dengan populasi lebih 275 juta jiwa memproduksi sekitar 65 juta ton sampah setiap tahun.
Rata-rata kota besar seperti Surabaya menghasilkan sekitar 178 ton sampah per hari.
Pemerintah berkomitmen mengurangi praktik landfilling dan menargetkan zero open burning pada 2030, sehingga teknologi Waste-to-Energy (WtE) ditempatkan sebagai solusi strategis.
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 mengatur pengelolaan sampah dan kebersihan dengan pendekatan hulu-hilir yang terintegrasi.
Rencana pengembangan PLTSa selanjutnya mencakup kota-kota seperti Solo, Palembang, Denpasar, serta rencana baru di Sulawesi Selatan.
Untuk kawasan Jabodetabek dan kota-kota besar lain, Kementerian ESDM mengusulkan 12 pembangkit sampah yang akan berlokasi di DKI Jakarta, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota Makassar, Kota Denpasar, Kota Palembang dan Kota Manado.
Surabaya direncanakan menjadi kota pertama yang mengoperasikan pembangkit biomassa dari volume sampah sebesar 1.500 ton/hari dengan nilai investasi sekitar USD49,86 juta.
PLTSa kedua berada di Bekasi dengan nilai investasi USD120 juta dan daya 9 MW.
Ada pula rencana pembangkit di Surakarta 10 MW, Palembang 20 MW, dan Denpasar 20 MW; total investasi untuk ketiga lokasi tersebut sebesar USD297,82 juta.
DKI Jakarta direncanakan menghasilkan 38 MW dengan investasi USD345,8 juta.
Bandung diproyeksikan memiliki kapasitas 29 MW dengan investasi USD 245 juta.
Makassar, Manado, dan Tangerang Selatan masing-masing direncanakan 20 MW dengan nilai investasi USD120 juta per lokasi.
Dari 12 usulan proyek tersebut, empat di antaranya menunjukkan perkembangan yang cukup baik.
Sebagian peralatan untuk proyek-proyek ini dibuat di dalam negeri dengan satuan kapasitas pengolahan 100 ton/hari yang menghasilkan listrik sekitar 700 kilowatt hour (kWh).
Skema pengelolaan sampah untuk WtE juga mencakup tahap pemilahan dan pengeringan agar sampah mencapai nilai kalori yang layak dibakar.
Fasilitas percontohan di Bantar Gebang berfungsi sebagai pusat riset; prosesnya melibatkan pembakaran pada suhu 850–1.100 derajat Celsius untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi yang menggerakkan turbin.
Gas buang dari pembakaran dibersihkan dengan teknologi filtrasi lanjutan untuk mengurangi pencemaran udara.
Meski teknisnya dapat direalisasikan, tantangan utama terletak pada pengaturan keuangan dan struktur biaya agar proyek tidak mengalami kegagalan berulang.







