Pada Juni 1994 pemerintah pusat mencabut Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) terhadap tiga majalah nasional: Tempo, Editor, dan DeTIK.
Langkah administratif ini kemudian dinilai sebagai titik balik represif yang merombak lanskap kebebasan pers pada masa Orde Baru.
Pemicu langsungnya adalah liputan investigasi Tempo pada edisi 11 Juni 1994 tentang pembelian 39 kapal perang bekas eks-Volksmarine (Angkatan Laut) Jerman Timur senilai US 1,1 miliar.
Laporan itu menyorot penolakan Menteri Keuangan Mar’ie Muhammad terhadap pembengkakan anggaran serta temuan delegasi Fraksi ABRI tahun 1992 yang menyatakan kapal-kapal tersebut banyak yang tidak layak pakai.
Kecurigaan publik diperparah oleh insiden di mana KRI Teluk Lampung nyaris tenggelam di Teluk Biscay, Spanyol, akibat pelanggaran prosedur keselamatan pelayaran.
Sebelum pencabutan izin, Presiden Soeharto pada 9 Juni 1994 menuding pers melakukan provokasi antarlembaga negara dan mengganggu stabilitas nasional.
Dua belas hari kemudian, pada 21 Juni 1994, Direktorat Jenderal Pers dan Grafika Departemen Penerangan mengumumkan pencabutan SIUPP untuk ketiga media tersebut.
Keputusan administratif dikeluarkan dalam bentuk surat keputusan Menteri Penerangan dengan nomor dan alasan resmi yang tercatat sebagai berikut.
Tempo — No. 123/KEP/MENPEN/1994 — alasan resmi: pemberitaan tidak mencerminkan pers yang sehat, bebas, dan bertanggung jawab serta membahayakan stabilitas nasional.
Editor — No. 124/KEP/MENPEN/1994 — alasan resmi: ketidaksesuaian perkembangan internal media dengan visi dan misi yang tercantum dalam dokumen administratif SIUPP.
DeTIK — No. 125/KEP/MENPEN/1994 — alasan resmi: menyimpang dari fokus spesifikasi isi SIUPP yang seharusnya mengulas berita kriminal dan detektif.
Secara politis, keputusan itu dianggap menargetkan pemberitaan yang mengangkat skandal kapal bekas, persaingan elit yang melibatkan B.J. Habibie dan Mar’ie Muhammad, serta agenda suksesi dan dukungan politis bagi tokoh oposisi.
Pencabutan izin diinisiasi oleh Menteri Penerangan Harmoko setelah dipanggil Presiden Soeharto bersama Menteri Sekretaris Negara Moerdiono.
Instrumen SIUPP lantas digunakan sebagai alat sensor preventif yang mematikan modal usaha pers dan meredam kreativitas jurnalistik.
Keputusan tersebut memicu protes publik yang meluas dalam waktu singkat.
Pada 22 Juni 1994 para jurnalis, mahasiswa, seniman, dan aktivis HAM mendatangi gedung Departemen Penerangan menuntut pencabutan kebijakan itu dibatalkan.
Tokoh-tokoh seperti WS Rendra, Adnan Buyung Nasution, dan Todung Mulya Lubis menjadi figur sentral dalam gelombang unjuk rasa tersebut.
Konfrontasi memuncak pada 27 Juni 1994 ketika polisi dan personel berpakaian hitam “Opsih” membubarkan demonstrasi secara paksa.
Aksi pembubaran paksa yang kemudian dilaporkan sebagai peristiwa “Jakarta Berdarah” menimbulkan banyak korban luka, termasuk seorang pengunjuk rasa yang mengalami gegar otak.
Di Yogyakarta ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Purna Orde Baru juga berunjuk rasa di sekitar Universitas Gadjah Mada.
Kekerasan aparat yang merambah ke kampus dan ruang-ruang ibadah menarik kecaman luas, termasuk dari Abdurrahman Wahid.
Sebagai respons hukum, redaksi Tempo memilih menempuh jalur litigasi dengan menggugat keputusan Menteri Penerangan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Sementara itu, rezim berusaha mengurai solidaritas jurnalis dengan melibatkan pengusaha Bob Hasan untuk mendirikan majalah Gatra yang menyasar staf Tempo yang mau berkompromi.
Kegagalan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) merespons pembredelan menimbulkan kekecewaan di kalangan jurnalis muda.
Pada 7 Agustus 1994 sekitar 100 jurnalis, akademisi, dan aktivis berkumpul secara rahasia di vila Sirnagalih, Cisarua, Bogor, dan menandatangani Deklarasi Sirnagalih.
Deklarasi tersebut menolak monopoli PWI dan mengumumkan pembentukan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sebagai wadah perjuangan kebebasan pers.
Sekitar 58 nama tercatat sebagai penandatangan, di antaranya Ahmad Taufik, Andreas Harsono, Ayu Utami, Goenawan Mohamad, Fikri Jufri, Hasudungan Sirait, Satrio Arismunandar, Santoso, dan Yosep Adi Prasetyo.
Beberapa tokoh seperti Fadjroel Rachman dan Ging Ginanjar memilih tidak menandatangani karena pertimbangan taktis, sedangkan Bambang Harymurti berhalangan hadir pada saat penandatanganan.
Naskah deklarasi sengaja menegaskan komitmen terhadap Pancasila dan UUD 1945 untuk menghindari tuduhan subversif dari aparat keamanan.
Pendirian AJI segera menarik perhatian Badan Intelijen Strategis (BAIS) dan Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.
Saat ruang publik kehilangan media kritis, jaringan bawah tanah mulai memproduksi publikasi klandestin.
Majalah yang awalnya bernama Independen lalu berganti menjadi Suara Independen menjadi contoh paling menonjol dari media alternatif tersebut.
Redaksi Suara Independen beroperasi secara terpecah dengan kantor-kantor bayangan di kawasan Palmerah dan Kemandoran, Jakarta Barat.
Pencetakan dilakukan secara rahasia di percetakan milik Andy Syahputra di Cipulir, Jakarta Selatan, dengan sistem sel yang ketat.
Setiap edisi Suara Independen dicetak sebanyak 5.000 eksemplar dan didistribusikan melalui jaringan kurir mahasiswa, buruh, dan intelektual.
Pihak kepolisian akhirnya menemukan lokasi percetakan Cipulir pada 1995, menyita seluruh eksemplar, dan menangkap Andy Syahputra yang dijatuhi hukuman penjara 30 bulan.
Beberapa aktivis AJI—Ahmad Taufik, Eko Maryadi, dan Danang Kukuh Wardoyo—juga ditangkap dan diadili; Taufik dan Maryadi mendapat hukuman 2 tahun 8 bulan, sedangkan Danang 20 bulan penjara.
Pimpinan redaksi Santoso dan staf Wiratmo Probo (Bimo) berhasil menghindari penangkapan sehingga organisasi penerbitan tetap berjalan dengan tim cadangan.
Selain Suara Independen, Yayasan Pijar menerbitkan Buletin Kabar dari Pijar yang menjadi saluran utama mahasiswa luar kampus.
Pemimpin redaksi Tri Agus Siswowihardjo (Triagus Susanto) ditangkap dan divonis dua tahun penjara berdasarkan pasal-pasal Haatzaai Artikelen (Pasal 154 dan 155 KUHP).
Distribusi buletin Pijar di Jawa Tengah dikoordinasikan oleh aktivis Nova Kurniawan dengan taktik penyamaran kreatif.
Aktivis seperti Surya Darma Nasution menggunakan pekerjaan pengamen sementara untuk menyampaikan buletin kepada dosen dan komunitas seni di Taman Ismail Marzuki.
Kalyanamitra juga menerbitkan Buletin Mitra Media sebagai bagian dari jaringan informasi independen lintas sektor.
Di ranah digital, milis Apakabar (Indonesia-L) yang didirikan John MacDougall di Maryland pada 7 Oktober 1990 muncul sebagai saluran informasi transnasional bebas sensor.
Milis ini menjadi krusial pada peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 ketika media resmi menahan informasi tentang korban dan dalang penyerbuan kantor PDI.
Anggota Apakabar yang tersebar di 96 negara, dengan jumlah keanggotaan mencapai 250.000 orang, menyebarkan laporan lapangan yang kemudian dicetak dan digandakan untuk peredaran lokal.
Arsip diskusi dan naskah digital dari milis ini memperkaya bahan argumentasi gerakan pro-demokrasi di kampus-kampus dan jaringan sipil.
Pada 18 Oktober 1995 AJI diterima sebagai anggota International Federation of Journalists (IFJ), membuka akses advokasi internasional terhadap kasus wartawan Indonesia.
Dukungan dari IFJ, Committee to Protect Journalists (CPJ), dan The Freedom Forum menempatkan pelanggaran terhadap jurnalis Indonesia pada perhatian global.
Kondisi ini turut mempengaruhi donor internasional dan lembaga seperti CGI untuk meninjau ulang bantuan finansial kepada Indonesia.
Tekanan informasi dan finansial tersebut kemudian memperlemah legitimasi rezim menjelang krisis moneter Asia pada 1997.
Setelah guncangan ekonomi dan gerakan protes yang meluas, Orde Baru runtuh pada Mei 1998 dan pemerintahan baru mengambil langkah deregulasi terhadap undang-undang pers.
Pencabutan sistem SIUPP membuka jalan bagi kembalinya majalah Tempo yang terbit lagi pada 6 Oktober 1998 di bawah PT Arsa Raya Perdana.
Peristiwa ini menegaskan peran penting jaringan pers bawah tanah dan inisiatif digital dalam mengikis monopoli informasi dan mempercepat transisi demokrasi.






