Pemerintah menegaskan komitmen untuk memperkuat upaya pemberantasan narkoba dan kejahatan transnasional setelah pengungkapan besar-besaran baru-baru ini.
Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menyatakan bahwa langkah itu menunjukkan tekad negara dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah.
Menurut Djamari, keberhasilan operasi gabungan mempertegas hadirnya aparat di laut dan perbatasan serta efektivitas koordinasi antarinstansi.
Ia menekankan bahwa penanggulangan kejahatan narkotika harus dijalankan secara terintegrasi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.
“Kebersamaan ini mutlak diperlukan. Tidak ada satu pekerjaan yang bisa dilakukan oleh satu bagian, tetapi harus dilakukan bersama-sama,” ujarnya.
Pernyataan itu disampaikan terkait pengungkapan 2,6 ton sabu cair di Batam, Kepulauan Riau, Jumat, 21 Agustus 2026.
Djamari menjelaskan bahwa penggagalan peredaran 2,6 ton narkoba tersebut memiliki nilai strategis untuk perlindungan publik.
Dia merujuk pada perhitungan yang menunjukkan barang bukti itu berpotensi berdampak terhadap sekitar 14 juta orang.
Lebih jauh, Menko Polkam menyatakan bahwa pencegahan peredaran narkoba jauh lebih penting ketimbang menanggung berbagai dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya.
Pemerintah, kata Djamari, akan memperketat pengawasan karena wilayah Indonesia sangat luas dan memiliki banyak pintu masuk yang rentan disalahgunakan.
“Indonesia tidak boleh menjadi tempat transit, Indonesia tidak boleh menjadi tempat penyimpanan. Indonesia tidak boleh menjadi pasar jaringan narkoba serta kejahatan transnasional,” tegasnya.
Kepala BNN Komjen Pol. Suyudi Ario Seto menambahkan bahwa Kepulauan Riau menghadapi risiko penyelundupan yang tinggi karena posisinya berada di kawasan perairan internasional.
Suyudi menyebut BNN terus meningkatkan patroli serta pemantauan, termasuk pengawasan di ruang siber untuk menutup celah operasional pelaku.
Koordinasi dan pertukaran informasi dengan Bea Cukai, TNI, Polri, dan instansi terkait juga terus diperkuat menurutnya.
“Walaupun ancaman memang diakui sangat tinggi karena wilayah Kepri ini adalah wilayah perairan internasional, tentunya para penyelundup selalu berusaha untuk masuk. Tapi kita tidak gentar dan kita tidak akan berhenti,” kata Suyudi.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama menyatakan pengungkapan kasus itu merupakan buah dari kolaborasi lintas lembaga.
Djaka menegaskan bahwa kerja sama tersebut penting untuk menjaga perairan dan garis batas negara dari ancaman kejahatan transnasional.
“Saya tegaskan kembali bahwa Bea Cukai akan terus berada di garis terdepan dalam menjaga perbatasan. Melindungi masyarakat, dan memastikan ekonomi nasional tumbuh dengan sehat,” ucap Djaka.







