Pada 7 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) oleh pemerintah Jepang sebagai pengganti Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPK).
Pembentukan ini dilakukan setelah BPUPK menyelesaikan perumusan dasar negara dan rancangan Undang-Undang Dasar, sehingga PPKI ditugaskan untuk mengatur langkah akhir menuju kemerdekaan.
Marsekal Hisaichi Terauchi meresmikan lahirnya PPKI di Saigon, Vietnam, dan dalam kesempatan itu menunjuk Ir. Soekarno sebagai ketua serta Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil ketua.
Pada awalnya PPKI terdiri dari 21 tokoh yang dipilih sebagai wakil dari berbagai daerah di Nusantara untuk mewakili kepentingan seluruh wilayah.
Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, keanggotaan PPKI bertambah menjadi 27 orang tanpa intervensi Jepang, sebagai penegasan bahwa badan tersebut bekerja untuk kepentingan bangsa Indonesia.
Peran PPKI sangat menentukan bagi fondasi negara baru Indonesia.
Pada sidang pertamanya yang digelar pada 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara.
Sidang itu juga memilih Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
PPKI kemudian membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membantu tugas presidensial sampai Dewan Perwakilan Rakyat terbentuk.
Sidang-sidang lanjutan menghasilkan pembagian wilayah menjadi beberapa provinsi, pembentukan kementerian, serta pembentukan Tentara Keamanan Rakyat yang kemudian berkembang menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Atas dasar keputusan-keputusan itulah PPKI menempati posisi penting dalam sejarah ketatanegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia pada masa awal kemerdekaan.







