Penyelesaian pembangunan dan aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dipercepat sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keputusan percepatan itu diambil dalam Rapat Koordinasi Terbatas Perbaikan Tata Kelola Makan Bergizi Gratis yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada Kamis, 6 Agustus 2026.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menyatakan bahwa langkah ini berbasis data untuk memastikan intervensi menjangkau wilayah yang paling membutuhkan.
Prioritas percepatan meliputi wilayah Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan daerah 3T lain yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
Target penyelesaian yang sebelumnya direncanakan selama satu bulan dipadatkan menjadi satu minggu agar manfaat Program Makan Bergizi Gratis cepat dirasakan.
Daerah seperti Papua, NTT, Nias, Maluku, Maluku Utara, serta kawasan terpencil lainnya disebut mendapat penanganan prioritas.
Arahan Menko adalah agar pelaksanaan berjalan cepat, tepat sasaran, dan terkoordinasi antar kementerian serta lembaga terkait.
Sudaryono juga memperingatkan masyarakat agar tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu proses pengajuan atau percepatan pembukaan SPPG di luar mekanisme resmi.
Menurutnya seluruh proses dilakukan melalui sistem resmi dan transparan sehingga tidak ada pihak yang bisa menjanjikan atau memfasilitasi pembukaan SPPG di luar prosedur, demi menjaga akuntabilitas dan integritas Program Makan Bergizi Gratis.







