Pemangkasan anggaran yang dialami Perpustakaan Nasional berdampak langsung pada kelanjutan sejumlah program literasi yang menjangkau daerah-daerah terpencil.
Salah satu kegiatan yang dihentikan sementara adalah pengiriman bantuan buku ke desa, taman bacaan masyarakat, lembaga pemasyarakatan, dan Puskesmas.
Kepala Perpustakaan Nasional, E. Aminudin Aziz, menyatakan penurunan anggaran membuat pelaksanaan program-program literasi tidak berjalan optimal.
“Betul, dengan penurunan anggaran yang sangat drastis, pekerjaan yang terkait dengan literasi menjadi terganggu,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat Komisi X DPR RI via YouTube TVR, Jumat, 17 Juli 2026.
Pada 2024 hingga 2025, Perpusnas mendistribusikan sekitar seribu buku untuk setiap lokasi layanan masyarakat di berbagai daerah.
Bantuan itu menyasar beragam titik layanan publik, termasuk desa, taman bacaan masyarakat, lembaga pemasyarakatan, serta Puskesmas.
Menurut E. Aminudin Aziz, inisiatif distribusi buku mendapat sambutan kuat dan dimanfaatkan untuk meningkatkan aktivitas membaca di tingkat lokal.
“Ini disambut dengan sangat luar biasa, dimanfaatkan dengan sangat baik. Dan mendapatkan respons yang sangat-sangat positif,” katanya.
Namun program tersebut tidak dapat dilanjutkan pada 2026 karena keterbatasan anggaran, sehingga pengiriman buku dihentikan sampai alokasi dana memadai kembali.
Perpusnas memperoleh anggaran lebih dari Rp721,6 miliar pada 2025 sebelum mengalami pemblokiran sebesar Rp132 miliar.
Setelah penyesuaian, anggaran yang dapat digunakan tersisa sekitar Rp589,5 miliar untuk seluruh program dan operasional lembaga.
“Sepanjang tahun 2025 itu kami mendistribusikan anggaran itu ke unit-unit kerja. Lalu terealisasi anggaran sebesar Rp 583,2 miliar dan ini setara dengan 98,93%,” jelas E. Aminudin Aziz.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menekankan peran strategis perpustakaan sebagai pusat pengetahuan dan penjaga memori kolektif bangsa melalui buku, arsip, dan dokumen sejarah pembangunan nasional.
“Perpustakaan nasional itu konsepnya adalah untuk pendidikan ahli perpustakaan. Bukan hanya untuk orang baca,” ujar Rieke Diah Pitaloka.
Ia menambahkan bahwa gagasan pembangunan Perpustakaan Nasional sebenarnya telah dirancang sejak dekade 1960-an sebagai bagian dari pembangunan nasional.
Rieke menilai keberadaan perpustakaan merupakan investasi penting untuk memperkuat budaya literasi dan kualitas sumber daya manusia Indonesia.







