Krisis pemadaman listrik yang berulang di Kalimantan Selatan memicu kecaman keras dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi setempat.
Anggota DPRD H.M. Syaripuddin, S.E., M.A.P., menyatakan kondisi gangguan pasokan ini tak lagi bisa dibiarkan tanpa solusi menyeluruh.
Menurut Syaripuddin, pemadaman yang terjadi berkali-kali telah mengganggu aktivitas rumah tangga dan merusak kelancaran layanan publik.
Ia menyoroti dampak serius di fasilitas kesehatan, institusi pendidikan, serta sektor usaha dan industri yang bergantung pada pasokan listrik stabil.
Syaripuddin menuntut pembentukan Tim Investigasi Independen untuk menelaah penyebab sistemik dari pemadaman tersebut.
Tim itu diminta mengkaji kesiapan sistem kelistrikan, program pemeliharaan jaringan, manajemen risiko, serta kemungkinan kelalaian dalam tata kelola operasional.
Ia juga menegaskan pentingnya keterbukaan: hasil penyelidikan harus diumumkan publik sebagai bentuk akuntabilitas PLN.
Syaripuddin menambahkan bahwa transparansi merupakan langkah penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap penyedia layanan listrik.
Lebih jauh, DPRD mendorong evaluasi menyeluruh atas kinerja manajemen Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (UID Kalselteng).
Evaluasi tersebut harus mencakup penilaian terhadap jajaran kepemimpinan yang bertanggung jawab atas operasional di wilayah tersebut.
Menurutnya, keberhasilan pimpinan diukur dari kemampuan mencegah gangguan, bukan sekadar memberikan penjelasan atau permintaan maaf setelah kejadian.
Ia menegaskan bahwa General Manager PLN wajib menanggung tanggung jawab moral dan profesional jika manajemen terbukti gagal; opsi pengunduran diri harus dipertimbangkan.
Sebagai langkah tindak lanjut, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan akan memanggil pihak PLN dan pemangku kepentingan terkait melalui Rapat Dengar Pendapat.
Rapat itu bertujuan menyusun garis waktu perbaikan yang terukur dan memastikan langkah korektif segera dijalankan.
Syaripuddin mengimbau Kementerian BUMN dan Direksi PLN agar tidak ragu mengambil tindakan tegas bila ditemukan bukti kegagalan manajerial.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa masyarakat Kalimantan Selatan berhak atas pelayanan listrik yang andal, profesional, dan berkeadilan.







