Menteri Hak Asasi Manusia (MenHAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa pelayanan administrasi dan tata kelola pembangunan terkait Papua di tingkat pemerintah pusat disediakan secara cuma-cuma.
Pernyataan itu disampaikan Pigai dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis, 20 Agustus 2026.
Ia meminta pemerintah daerah agar selalu menempuh jalur birokrasi resmi ketika mengurus kepentingan administrasi dan kebijakan di pusat.
Pigai menekankan perlunya menghentikan praktik membawa uang ke Jakarta dengan tujuan memengaruhi kebijakan atau memperoleh layanan.
Menurutnya, layanan pemerintahan adalah hak publik dan bukan komoditas yang dapat dibeli melalui pemberian uang kepada pejabat.
Praktik transaksional seperti itu dinilai berpotensi memperkuat stereotip negatif terhadap Papua dan merusak citra masyarakatnya.
Untuk itu, Pigai mendorong perubahan budaya birokrasi menuju pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
Ia menegaskan bahwa urusan administrasi, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan terkait Papua di Jakarta diberikan tanpa biaya apapun.
“Pelayanan pemerintahan di Jakarta itu gratis tanpa bayar. Jangan membiasakan mengantar uang ke Jakarta, tiada ada kebijakan negara ini yang bisa dibeli dengan uang,” ujar Pigai.
Pigai menilai penguatan integritas birokrasi penting untuk menjaga martabat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah.
Ia juga mengingatkan agar pejabat daerah tidak memberikan uang demi memperoleh pelayanan atau kebijakan secara transaksional.
Pigai mendorong wakil rakyat Papua Tengah berani menyuarakan kebutuhan masyarakat dalam bidang kesejahteraan, keadilan, kesehatan, dan pembangunan.
“Kebijakan tidak bisa dibayar, kebijakan itu gratis. Bapak-bapak bayar pajak, hasil pajak itu diberikan kepada kami sebagai gaji dan tunjangan, berdasarkan itulah kita berikan kebijakan,” tambahnya.







