Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyatakan Program Pelatihan Vokasi Nasional merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Pernyataan itu disampaikan Afriansyah pada Minggu, 26 Juli 2026.
Ia menyoroti perubahan cepat di pasar kerja yang menuntut tenaga kerja memiliki kompetensi relevan serta kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan model bisnis baru.
Menurut Afriansyah, pelatihan vokasi dilihat sebagai investasi jangka panjang yang menyiapkan peserta menjadi pekerja produktif serta memenuhi standar yang dicari oleh pemberi kerja.
Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan sebanyak 300 ribu peserta mengikuti Program Pelatihan Vokasi Nasional sepanjang 2026 sebagai upaya memperluas akses pelatihan berbasis kompetensi.
Program tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kesiapan tenaga kerja agar lebih selaras dengan permintaan sektor usaha dan industri di berbagai wilayah.
Kemnaker memberikan perhatian khusus kepada pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) serta masyarakat yang ingin meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan reskilling dan upskilling.
Afriansyah menegaskan pentingnya memberikan kesempatan bagi mereka yang terdampak perubahan ekonomi agar memperoleh keterampilan baru yang membuka peluang bekerja kembali atau memulai usaha sendiri.
Pelaksanaan pelatihan akan disesuaikan dengan potensi unggulan di setiap daerah agar kompetensi lulusan relevan dengan pasar kerja lokal.
Sebagai contoh, di Sumatera Barat pengembangan kompetensi difokuskan pada sektor jasa, perdagangan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi penopang perekonomian daerah.
Untuk mendukung efektivitas pelatihan, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) diharapkan memperkuat kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri, dan UMKM.
Penguatan kemitraan tersebut ditujukan untuk meningkatkan penyerapan lulusan pelatihan sekaligus mendorong tumbuhnya wirausaha baru di berbagai daerah.







