Jenggala.id, Jakarta – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat yang tengah menjalani pemeriksaan oleh KPK. Langkah tersebut diambil untuk menjaga kelancaran proses hukum sekaligus memastikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan, menghormati proses penegakan hukum yang dilakukan KPK. Menuutnya, langkah administratif segera diambil terhadap pegawai yang diperiksa guna menjaga integritas dan pelayanan.
“Kami menghormati upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan rekan-rekan di KPK. Per hari ini, para pegawai yang sedang menjalani proses pemeriksaan telah dinonaktifkan,” kata Hendarsam dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat, 5 Juni 2026.
Ia mengatakan, penonaktifan dilakukan agar pegawai dapat fokus menjalani proses hukum yang sedang berlangsung. Langkah tersebut juga bertujuan menjaga kelancaran pelaksanaan tugas serta pelayanan publik keimigrasian tetap optimal.
“Langkah ini kami ambil agar yang bersangkutan dapat berfokus menjalani proses hukum dengan baik. Sekaligus memastikan layanan publik tetap optimal,” ujarnya.
Karena itu, Ditjen Imigrasi langsung menunjuk pelaksana harian untuk mengisi posisi pejabat yang terdampak proses hukum. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas tetap berjalan tanpa hambatan.
“Kami telah menunjuk Pelaksana Harian untuk segera mengisi posisi pejabat teknis yang saat ini tengah menjalani proses hukum. Pergantian ini dilakukan seketika agar tidak ada stagnasi dalam pengambilan keputusan ataupun pelaksanaan tugas di lapangan,” kata Hendarsam.
Ia memastikan situasi tersebut tidak akan memengaruhi pelayanan keimigrasian, baik yang dilakukan secara digital maupun tatap muka. Selain itu, Hendarsam menekankan komitmennya untuk melakukan evaluasi internal dan memperketat pengawasan terhadap layanan penerbitan izin tinggal.
“Kami meyakinkan seluruh elemen masyarakat, termasuk warga negara asing, bahwa layanan keimigrasian tetap berjalan normal dan optimal. Saya telah menginstruksikan kepada jajaran untuk memperkuat sistem pengawasan internal di setiap lini,” ujar Hendarsam.







