Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangerang Selatan menyatakan dukungan atas keputusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan agar anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipisahkan dari alokasi wajib 20 persen anggaran pendidikan dalam APBN.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangerang Selatan, Adi Surya, menyampaikan bahwa pemisahan anggaran tersebut sejalan dengan amanat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.
Menurut Adi, ketentuan 20 persen APBN untuk pendidikan harus difokuskan pada upaya peningkatan mutu pendidikan nasional.
Dia menekankan bahwa dana pendidikan idealnya prioritaskan peningkatan kualitas pembelajaran, kesejahteraan tenaga pendidik, dan perbaikan fasilitas sekolah.
Adi juga mengingatkan tentang masuknya alokasi MBG sebesar Rp223,5 triliun ke dalam pos pendidikan yang sempat diberlakukan sebelumnya.
Penggabungan anggaran tersebut, kata Adi, berpotensi mengurangi anggaran operasional sekolah, mempengaruhi kesejahteraan guru honorer, serta menunda rehabilitasi ruang kelas yang rusak.
Dia meminta pemerintah daerah menyesuaikan kebijakan anggaran pendidikan pascaputusan ini agar lebih fokus menyelesaikan masalah riil di lapangan.
Prioritas yang disebutkan Adi meliputi rehabilitasi gedung sekolah rusak, pemenuhan insentif bagi guru honorer, dan perluasan beasiswa bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Adi menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sehingga wajib ditaati oleh seluruh pihak.
Putusan tersebut merupakan pengabulan sebagian permohonan uji materiil terhadap Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN Tahun 2026 yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama lima pemohon perseorangan.
Keputusan tercatat sebagai Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 dan dibacakan dalam sidang pleno di Gedung MK, Jakarta, Kamis (30/7/2026).







