PDI Perjuangan mengutuk respons berlebih dan langkah represif aparat saat menanggapi pengibaran bendera Bulan Bintang di Aceh menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan batas wilayah kedaulatan telah bersifat final serta diakui secara hukum internasional.
Hasto mengatakan penanganan dinamika di daerah seperti Aceh dan Papua harus mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan sosiologis setempat agar langkah penegakan tidak menimbulkan eskalasi.
Pernyataan itu disampaikan Hasto usai menghadiri upacara peringatan HUT ke-81 RI di pelataran Masjid At-Taufiq, Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (17/8/2026).
Ia menyoroti adanya laporan yang menyebut aparat melepaskan tembakan peringatan di lingkungan tempat ibadah ketika merespons pengibaran bendera lokal tersebut.
Menurut Hasto, peristiwa pengibaran bendera itu berlangsung dalam suasana kebatinan masyarakat Aceh yang tengah memperingati momentum perdamaian.
Hasto mengecam tindakan kekerasan, terutama letusan senjata di area ibadah yang semestinya dijaga kesakralannya, dan mendesak aparat untuk bersikap tenang serta membaca konteks situasi.
Ia mengingatkan bahwa perdamaian di Bumi Seramoe Mekkah diraih melalui proses panjang dan menelan biaya sosial yang besar, terutama pasca-bencana tsunami.
Hasto menilai apabila ada penyampaian aspirasi atau kritik dari masyarakat, penanganan terbaik adalah melalui mediasi bersama pimpinan atau tokoh agama setempat di tempat ibadah.
“Dialog adalah jalan untuk menyelesaikan persoalan apa pun itu dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Selain itu, Hasto menyampaikan keluhan daerah terkait pemotongan anggaran transfer dan penyaluran dana yang tidak lancar, yang sering kali tidak dilaporkan secara akurat kepada Presiden.
PDI Perjuangan meminta semua pihak menahan diri dan mengembalikan setiap dinamika daerah kepada semangat musyawarah mufakat demi menjaga persatuan bangsa.







