Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan partainya melarang kader serta anggota memanfaatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mencari keuntungan pribadi.
Pernyataan itu disampaikan Hasto di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/7).
DPP PDI Perjuangan kini menunggu jawaban resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) atas surat permintaan data yang dikirim terkait keterlibatan kader dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Surat tersebut tercatat dengan nomor 553/EX/DPP/VI/2026 tertanggal 22 Juni 2026 dan ditandatangani oleh Hasto Kristiyanto bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun.
Surat itu dikirim menyusul pernyataan Wakil Kepala BGN yang menyebut hampir seluruh partai politik terlibat dalam pengadaan melalui SPPG.
Hasto menyatakan sampai saat ini pihaknya belum menerima respons resmi dari BGN atas permintaan data tersebut.
Menurut Hasto, tujuan permintaan data adalah untuk melakukan langkah pembenahan serta penindakan internal bila ditemukan keterlibatan kader dalam praktik yang tidak sesuai.
Partai telah mengambil kebijakan jelas yang melarang setiap anggota atau kader terlibat dalam proses yang mengejar keuntungan dari program yang diperuntukkan bagi rakyat.
Jika surat pertama tidak mendapat respons, Hasto menyampaikan DPP PDI Perjuangan akan mengirimkan surat kedua kepada BGN.
Hasto juga menyinggung adanya kritik publik terhadap pelaksanaan MBG yang dinilai banyak mengalami penyimpangan.
Menurutnya, munculnya kritik sosial mencerminkan harapan agar penggunaan anggaran negara untuk program tersebut benar-benar transparan dan berpihak kepada rakyat.
Selain itu, Hasto menilai tuduhan penyimpangan dan dugaan korupsi dalam pelaksanaan MBG memperkuat kebutuhan untuk koreksi menyeluruh terhadap kebijakan program tersebut.
Surat yang dimaksud sebelumnya ditujukan kepada Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, sebagai bagian dari upaya DPP PDI Perjuangan untuk menjaga integritas pelaksanaan MBG.







