Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon menyatakan akan mematuhi seluruh instruksi Dewan Pimpinan Pusat mengenai pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pernyataan ini muncul di tengah upaya pusat untuk mendapatkan klarifikasi terkait dugaan keterlibatan kader partai dalam pelaksanaan program tersebut.
Pihak DPP telah mengirim surat resmi bernomor 553/EX/DPP/VI/2026 tertanggal 22 Juni 2026 kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Surat itu, yang ditandatangani oleh Ketua DPP Komarudin Watubun dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, meminta data terkait keterlibatan kader dalam program MBG.
Ketua DPC Kabupaten Cirebon, Rudiana, SE., M.Ap., mengatakan proses klarifikasi dan verifikasi data sepenuhnya diserahkan kepada pengurus pusat.
Rudiana menegaskan pihaknya akan menunggu arahan selanjutnya dari DPP sebelum mengambil langkah lanjutan.
Ia juga mengakui adanya desas-desus mengenai keterlibatan beberapa kader, termasuk anggota DPRD, namun menekankan bahwa kabar tersebut belum terbukti secara resmi.
Menurut Rudiana, bukti keterlibatan hanya dapat ditentukan melalui data resmi yang dimiliki BGN.
DPP PDI Perjuangan mengambil langkah ini sebagai bentuk pengawasan ketat dan deteksi dini agar kader tidak memanfaatkan program MBG untuk keuntungan finansial atau material pribadi.
Partai secara tegas melarang keterlibatan kader dalam tiga pilar organisasi—struktur partai, legislatif (DPR/DPRD), dan eksekutif (kepala daerah)—untuk mengeksploitasi program tersebut demi keuntungan pribadi.
Pemeriksaan dan tindak lanjut akan bergantung pada hasil verifikasi data dari BGN, sebagaimana ditegaskan oleh pengurus daerah yang bersikap kooperatif terhadap instruksi pusat.







