Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di Kecamatan Dampit.
Menurut fraksi, inisiatif itu merupakan langkah penting untuk memperluas akses dan pemerataan layanan pendidikan bagi warga setempat.
Ketua Fraksi, Abdul Qodir alias Adeng, menegaskan bahwa upaya meningkatkan mutu pendidikan adalah kewajiban bersama seluruh lapisan pemerintahan.
Ia menyatakan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah harus bekerja sama agar setiap anak memperoleh pendidikan yang layak.
Meski demikian, Abdul Qodir mengingatkan agar proses pembangunan tidak mengabaikan tanggung jawab daerah terhadap pengelolaan aset publik.
Ia menekankan bahwa tanah milik Pemerintah Kabupaten Malang merupakan amanah bagi rakyat Kabupaten Malang yang harus dilindungi untuk kepentingan generasi kini dan mendatang.
Fraksi menilai kolaborasi antar tingkatan pemerintahan tidak berarti harus mengalihkan kepemilikan aset daerah sepenuhnya kepada pemerintah pusat.
Negara dapat hadir dan program berjalan tanpa menghilangkan hak dasar daerah atas aset yang menopang kemandiriannya.
Abdul Qodir juga menegaskan bahwa otonomi daerah dibuat agar pembangunan lebih responsif dan dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, pembangunan nasional tidak akan kuat bila daerah-daerah kehilangan kemampuan mengelola sumber daya dan asetnya sendiri.
Fraksi PDI Perjuangan menyuarakan pula keprihatinan terhadap kecenderungan sentralisasi kewenangan strategis.
Mereka mempertanyakan bagaimana daerah bisa mencapai kemandirian fiskal jika ruang pengelolaan potensi dan kewenangan semakin menyempit.
Pesan yang disampaikan adalah pentingnya keseimbangan antara otoritas pusat dan kewenangan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Fraksi menutup pernyataannya dengan dukungan terhadap Sekolah Nasional Terintegrasi di Dampit sebagai investasi bagi masa depan.
Namun, mereka menegaskan kembali pentingnya menjaga aset daerah agar manfaat pembangunan benar-benar kembali kepada rakyat.







