Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara menyampaikan belasungkawa atas wafatnya dr. Eliza Princila Utami Pakaenoni atau dr. Icha.
Ketua fraksi, Ince Angi, memuji pengabdian almarhumah yang selama ini memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten TTU.
Ince mengungkapkan rasa duka mendalam dan menyatakan bahwa kejadian ini dirasakan oleh keluarga, rekan sejawat, serta warga TTU.
Ia menambahkan pernyataannya tersebut dikutip Kamis (2/7/2026).
Sebagai respons awal, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Timor Tengah Utara menonaktifkan sementara kader partai yang diduga terlibat dalam intimidasi terhadap dr. Icha saat bertugas di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Leona Kefamenanu.
Langkah penonaktifan itu, menurut Ince, dimaksudkan untuk mendukung aparat penegak hukum agar proses penyelidikan bisa berjalan tanpa hambatan.
Fraksi menekankan agar pengusutan dilakukan secara profesional, transparan, dan objektif sehingga seluruh fakta dapat terbuka dan kepastian hukum tercapai bagi semua pihak.
Ince menegaskan bahwa apabila terdapat kader yang terbukti bersalah, partai tidak akan memberikan perlindungan dan akan menjalankan sanksi sesuai aturan partai serta ketentuan AD/ART Partai.
Mengenai potensi pelanggaran kode etik, Fraksi PDI Perjuangan menyerahkan penanganannya kepada Badan Kehormatan DPRD TTU untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
Ia meminta agar setiap tahapan pemeriksaan dijalankan dengan menghormati asas keadilan dan memastikan kebenaran dapat ditemukan.
Fraksi juga menilai peristiwa tersebut seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten TTU.
Prioritas pembenahan, menurut Ince, harus mencakup perlindungan terhadap tenaga kesehatan serta keselamatan pasien dalam rangka meningkatkan mutu layanan publik.
Ince mengajak masyarakat TTU untuk mengawal proses hukum sambil tetap menghormati praduga tak bersalah dan mempercayakan penanganan perkara kepada kepolisian.
Ia menutup pernyataannya dengan menyerukan sikap yang menjunjung kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan serta menolak penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan terhadap tenaga kesehatan yang melayani publik.







