Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Ince Angi, menyampaikan belasungkawa atas wafatnya dr. Eliza Princila Utami Pakaenoni atau dr. Icha.
Pernyataan itu disampaikan terkait peristiwa yang menimpa almarhumah saat bertugas di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Leona Kefamenanu.
Ince juga memberi penghargaan atas pengabdian dr. Icha dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada warga Kabupaten TTU.
Sebagai langkah respons, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Timor Tengah Utara telah menonaktifkan sementara kader partai yang diduga terlibat dalam tindakan intimidasi terhadap dr. Icha.
Keputusan penonaktifan bersifat sementara dan dimaksudkan agar penyelidikan oleh aparat penegak hukum dapat berjalan tanpa tekanan dari pihak internal partai.
Menurut Ince, langkah tersebut diambil agar proses hukum berlangsung profesional, transparan, dan objektif serta untuk memastikan semua fakta dapat diungkap.
Ia menegaskan bahwa apabila ada kader yang terbukti bersalah, pemeriksaan harus memenuhi ketentuan hukum dan mekanisme organisasi.
Partai tidak akan memberikan perlindungan bagi anggota yang dinyatakan bersalah, dan akan mendukung penerapan sanksi sesuai aturan partai serta AD/ART Partai.
Terkait dugaan pelanggaran kode etik, Fraksi PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya kepada Badan Kehormatan DPRD TTU untuk diproses sesuai ketentuan.
Ince meminta setiap tahapan pemeriksaan berjalan objektif dan transparan, serta menekankan pentingnya menghormati proses demi tegaknya keadilan.
Peristiwa ini menurut Fraksi PDI Perjuangan harus menjadi momen evaluasi terhadap sistem layanan kesehatan di Kabupaten TTU.
Prioritas perbaikan, kata Ince, harus mencakup perlindungan terhadap tenaga kesehatan dan keselamatan pasien dalam pembenahan layanan kesehatan.
Ia mengajak masyarakat Kabupaten TTU untuk mengawal proses hukum secara bersama-sama dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan mempercayakan penanganan kepada pihak kepolisian.
“Berdiri di pihak kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Tidak seorang pun boleh menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan untuk melakukan intimidasi terhadap masyarakat, termasuk terhadap tenaga kesehatan yang mengabdikan dirinya bagi pelayanan publik,” pungkasnya, dikutip Kamis (2/7/2026).







