DPC PDI Perjuangan Toraja Utara menegaskan akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan daerah meskipun partai itu menjadi bagian dari koalisi pendukung eksekutif daerah.
Keputusan tersebut dinyatakan setelah PDI Perjuangan bergabung dalam koalisi besar yang mengusung pasangan Frederik Victor Palimbong (Dedy) dan Andrew Branch Silambi pada Pilkada Toraja Utara.
Pasangan tersebut kini telah ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara terpilih.
Andrew Branch Silambi saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati dan juga dipercaya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Toraja Utara.
Di tingkat pusat, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan surat yang menegaskan posisi politik partai sebagai penyeimbang dalam tata pemerintahan nasional.
Surat tersebut bernomor 1275/IN/DPP/VI/2026 dan ditandatangani oleh Megawati di Jakarta pada 1 Juli 2026.
Bendahara DPC PDI Perjuangan Toraja Utara, Syahrul Jamaluddin, mengonfirmasi keberadaan surat penjelasan itu kepada pewarta.
Namun menurut Syahrul, hingga kini pengurus cabang belum menerima instruksi tertulis yang merinci langkah teknis; penegasan posisi partai sejauh ini disampaikan secara lisan.
“Belum ada surat resmi yang kami terima (di daerah). Yang ada baru penegasan (lisan) bahwa posisi partai adalah sebagai penyeimbang,” kata Syahrul melalui telepon seluler, Jumat (10/7/2026).
Secara substantif, PDI Perjuangan Toraja Utara menyatakan akan tetap kritis terhadap kebijakan pusat yang dinilai belum berpihak sepenuhnya kepada masyarakat kecil.
Pengurus daerah menyoroti kebijakan yang dianggap tidak tepat sasaran dan pengelolaan anggaran yang kurang efisien, termasuk pemotongan transfer anggaran ke daerah dengan dalih efisiensi.
Beberapa program nasional yang mendapat sorotan dari PDI Perjuangan Toraja Utara adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
PDI Perjuangan Toraja Utara menegaskan pengawasan akan dilaksanakan demi kepentingan masyarakat dan untuk memastikan program serta anggaran bekerja sesuai kebutuhan publik.







