JENGGALA.ID – Sejumlah partai politik mengkritisi adanya wacana penundaan Pemilu oleh Ketua Umum PKB, Gus Muhaimin.
PDI Perjuangan salah satu partai yang dengan tegas menolak wacana tersebut.
PDI Perjuangan berpendapat akan tetap mentaati aturan konstritusi.
Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Krisyanto menegaskan jika wacana penundaan Pemilu tidak memiliki landasan hukum yang kuat.
Ia menyampaikan sikap terkait Pemilu 2024. Menurut dia, bahwa PDI Perjuangan tetap berpegang pada konstitusi dan menolak adanya wacana penundaan.
“PDI Perjuangan menegaskan sikap politiknya bahwa wacana penundaan Pemilu tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan melupakan aspek yang paling fundamental dalam politik yang memerlukan syarat kedisiplinan dan ketaatan terhadap konstitusi,” kata Hasto dalam keterangan tertulis diterima, Kamis, 24 Februari 2022.
Hasto mengingatkan bahwa Presiden sudah bersumpah untuk menjaga dan memegang teguh Undang-Undang Dasar, serta menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya. Atas dasar konstitusi, maka pemilihan umum harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
