Andreas Hugo Pareira, Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, menyatakan wajar apabila Presiden Prabowo Subianto mampu membedakan antara demonstrasi yang memiliki muatan substantif dan aksi yang diduga sebagai demonstrasi bayaran.
Menurut Andreas, hal itu bukan perkara sulit mengingat posisi Presiden sebagai kepala negara yang menguasai perangkat negara dan jaringan intelijen.
Ia menyampaikan penilaiannya kepada awak media pada Kamis (25/6) dan menegaskan bahwa publik memahami apabila Presiden memang telah mengantongi informasi terkait perbedaan tersebut tanpa perlu dipublikasikan secara rinci.
Meski demikian, Andreas menekankan publik saat ini menuntut lebih dari sekadar pernyataan; mereka mengharapkan tindakan nyata setelah data itu diperoleh.
Ia menuntut kejelasan mengenai langkah konkret yang akan ditempuh: tindakan apa yang diprioritaskan untuk demonstrasi substantif dan bagaimana respons terhadap aksi-aksi yang diduga berbayar.
Andreas mengingatkan agar pernyataan Presiden tidak berhenti pada retorika semata dan menyampaikan kekhawatirannya atas nada yang dinilainya cenderung mengancam dalam pembahasan isu ini.
Sebelumnya, dalam pidato di Gorontalo pada Rabu (24/6/2026), Presiden Prabowo Subianto menyatakan ia mengetahui pihak-pihak yang diduga menjadi dalang di balik aksi-aksi demonstrasi berbayar.
Presiden juga mengungkapkan besaran imbalan yang diduga diterima para peserta unjuk rasa, yaitu Rp200 ribu per orang yang disalurkan oleh koordinator aksi.







