Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan partainya memandang bahwa pembagian antara koalisi dan oposisi tidak relevan dalam konteks kenegaraan Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan saat Basarah berbicara pada Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (26/7/2026).
Menurut Basarah, landasan konstitusional dan ideologi negara—Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—menempatkan semangat gotong royong sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan negara.
Ia menilai semangat kolektif tersebut mengharuskan seluruh komponen bangsa, termasuk partai politik, bekerja bersama dalam upaya pembangunan nasional.
Basarah juga mengingatkan bahwa partai politik yang memiliki wakil di DPR diberikan mandat konstitusional untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan.
Mandat pengawasan itu, kata dia, tidak bergantung pada apakah partai bersangkutan tergabung dalam pemerintahan atau berada di luar pemerintahan.
Berdasarkan posisi tersebut, PDI Perjuangan memutuskan untuk bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui mekanisme yang diatur konstitusi.
Kerja sama yang dimaksud berupa dukungan terhadap kebijakan yang dinilai berpihak kepada rakyat, sambil tetap mempertahankan posisi politik berada di luar pemerintahan untuk menjalankan fungsi pengawasan.
Basarah menegaskan partainya akan bersikap objektif; kebijakan yang memberi manfaat akan didukung, sedangkan kebijakan yang dianggap kurang tepat akan dikritisi secara proporsional.
Ia menambahkan bahwa penggunaan istilah koalisi dan oposisi kurang cocok diterapkan pada sistem presidensial yang dianut Indonesia menurut pandangan partainya.







