Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Rapidin Simbolon, mengkritik tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya berbelit dan rentan pemotongan manfaat di tengah proses distribusi.
Rapidin menyatakan mendukung tujuan MBG untuk meningkatkan gizi masyarakat, tetapi menilai mekanisme pelaksanaannya kini mengurangi nilai nyata bantuan yang diterima penerima.
Menurutnya, banyaknya pihak yang ikut serta dalam rantai penyaluran—termasuk pengelola dapur, rekanan vendor, dan armada distribusi—membuka peluang pemotongan dana sebelum makanan sampai ke penerima.
Ia mencontohkan skema anggaran di mana satu porsi dianggarkan sebesar Rp15 ribu, namun di lapangan nilai yang dinikmati keluarga hanya tersisa sekitar Rp5 ribu sampai Rp6 ribu.
Rapidin memperingatkan bahwa kondisi tersebut memicu dugaan penyimpangan di sejumlah daerah dan berpotensi menggagalkan upaya perbaikan gizi anak-anak.
Dia menyampaikan hal ini saat memberikan keterangan di Kantor DPD PDI Perjuangan Sumut, Medan, Senin (27/7).
Sebagai alternatif pelaksanaan, Rapidin mengusulkan agar pemerintah menyalurkan anggaran secara langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), khususnya kepada para ibu.
Menurutnya, skema tunai atau transfer langsung lebih efektif dalam menjamin ketepatan sasaran serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan.
Rapidin juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pola pelaksanaan Program MBG untuk menutup celah potensi korupsi dan pemborosan.
Dia menegaskan bahwa keberhasilan program sosial tidak hanya diukur dari besaran anggaran, melainkan dari sistem penyaluran yang efisien, transparan, dan akuntabel.







