Sutrisno Pangaribuan, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Bidang Komunikasi Politik, menyatakan dukungan tegas terhadap penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.
Ia menegaskan sikap tersebut sejalan dengan kebijakan partai dari tingkat pusat hingga daerah dan dimaksudkan untuk memberi efek jera kepada pelaku korupsi.
Pernyataan itu disampaikan saat dikonfirmasi Mistar pada Senin (13/7/2026).
Sutrisno menilai dukungan politik perlu diikuti oleh perubahan aturan hukum agar sanksi mati memiliki dasar yang jelas.
Menurutnya, revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menjadi langkah krusial agar ancaman hukuman mati tidak sekadar menjadi wacana.
Ia meminta DPR RI mengambil peran aktif dalam memasukkan pasal yang mengatur hukuman mati ke dalam UU Tipikor.
Sutrisno juga menekankan bahwa penerapan hukuman berat harus konsisten dan tidak pandang bulu terhadap siapa pelakunya maupun sektor tempat korupsi terjadi.
Ia mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh terfokus pada satu perkara saja, melainkan harus merata di berbagai sektor yang berdampak besar pada masyarakat.
Sutrisno menyebut contoh kasus di BGN dan menilai pelaku yang merugikan hak anak-anak atau masyarakat umum seharusnya mendapat sanksi setara dengan yang diberlakukan kepada tersangka lain, termasuk Febrie.
Ia menyinggung nama-nama seperti Dadang dan kawan-kawannya serta Dadan dan para wakil kepala BGN sebagai pihak yang menurutnya patut ditindak setara.
Menurut Sutrisno, pendekatan pemberantasan korupsi harus menyeluruh agar konsekuensi hukum diterapkan secara rasional, adil, dan merata.
Ia mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas berbagai perkara korupsi di sektor-sektor strategis sebagai bukti keseriusan negara.
Pernyataan Sutrisno muncul pasca-desakan dari Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, dan anggota Fraksi PAN, Endang Agustina, yang menuntut agar aparat penegak hukum menjatuhkan hukuman mati kepada mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Ardiansyah dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi.







