DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan menyelenggarakan Diskusi Refleksi 30 Tahun Peristiwa 27 Juli 1996 di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Sulsel, Jalan Gunung Bawakaraeng No. 210, Makassar pada Senin (27/7/2026).
Kegiatan mengangkat tema “Hak Asasi Manusia dan Demokrasi” dengan subtema “Merawat Ingatan Sejarah, Meneguhkan Jalan Demokrasi”.
Acara menghadirkan tokoh senior dan pelaku sejarah Drs. Jakobus Kamarlo Mayong Padang, akademisi Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. Muhammad Yahya Mustafa, serta politisi muda PDI Perjuangan Sulsel A. Tenri Uji Idris sebagai pembicara.
Diskusi dipandu oleh Risfayanti Muin dan diikuti oleh kader partai, mahasiswa, serta perwakilan organisasi kepemudaan.
Husain Djunaid mewakili DPD PDI Perjuangan Sulsel membuka pertemuan dengan menegaskan bahwa peristiwa 27 Juli 1996 harus dipandang sebagai pelajaran politik dan kemanusiaan, bukan sekadar catatan sejarah rutin.
Jakobus Kamarlo Mayong Padang, yang akrab disapa Bung Kobu, menekankan politik sebagai wujud pengabdian yang memerlukan keberanian, konsistensi, dan kesiapan berkorban.
Bung Kobu juga berpendapat bahwa Peristiwa Kudatuli berperan sebagai embrio yang turut melahirkan gelombang menuju Reformasi 1998, seraya mengingat pembatasan ruang demokrasi dan tekanan politik pada masa Orde Baru.
Dr. Muhammad Yahya Mustafa membagikan pengalamannya sebagai wartawan Pedoman Rakyat yang mengamati dinamika PDI sebelum transformasi menjadi PDI Perjuangan.
Menurutnya, pengalaman tersebut membuktikan karakter ideologis PDI Perjuangan yang konsisten berpihak kepada kaum marhaen dan rakyat kecil.
Ia juga menyinggung dukungan besar kepada Megawati Soekarnoputri sebagai simbol harapan bagi kelompok pro-demokrasi, serta dinamika politik ketika Kongres Medan menetapkan Suryadi sebagai ketua umum sementara kubu Megawati mempertahankan legitimasi dari basis arus bawah.
Mewakili generasi muda, A. Tenri Uji Idris mengajak agar semangat perjuangan pendahulu dipertahankan melalui penguatan ideologi Marhaenisme di kalangan kader muda.
Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan H. Ridwan A. Wittiri menutup diskusi dengan menyerukan pentingnya merawat memori kolektif bangsa agar demokrasi Indonesia tetap berpegang pada nilai-nilai konstitusi dan keberpihakan kepada rakyat.







