Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kabupaten Sikka menilai sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan UMKM belum mendapatkan prioritas memadai dalam arah pembangunan ekonomi daerah.
Pernyataan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Darius Evensius, dalam Rapat Paripurna V Masa Sidang II dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi terhadap Pidato Pengantar Bupati Sikka tentang Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2027.
Rapat berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Sikka pada Jumat (31/7/2026).
Darius menegaskan kelompok sektor tersebut merupakan sumber mata pencaharian bagi mayoritas warga Kabupaten Sikka.
Ia meminta kebijakan pembangunan dan fiskal daerah diarahkan untuk memperkuat kemampuan produksi dan ketahanan ekonomi di sektor-sektor itu.
Fraksi mempertanyakan apakah rancangan kebijakan fiskal tahun 2027 telah dirumuskan untuk meningkatkan produktivitas petani.
Mereka juga menyoroti perlunya penguatan rantai pemasaran hasil pertanian dan perikanan untuk memperluas jangkauan pasar.
Akses permodalan bagi UMKM menjadi perhatian lain, termasuk upaya menciptakan nilai tambah melalui hilirisasi produk lokal.
Selain fokus pada sektor riil, Fraksi PDI Perjuangan mendesak pemda memprioritaskan pembangunan sejumlah ruas jalan strategis.
Ruas yang disebut antara lain Patiahu-Bola, Hale-Kilawair, Magepanda-Ladubewa, Tekaiuku-Watuliwung, Wukur-Sikka, serta Ndete-Tanah Merah.
Darius menjelaskan pembangunan infrastruktur berdampak langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Menurutnya, setiap kilometer jalan baru menekan biaya angkut hasil pertanian, sementara jembatan membuka akses perdagangan antardaerah.
Ia juga menyebut jaringan irigasi dapat meningkatkan produktivitas lahan dan fasilitas perikanan memperkuat pendapatan nelayan.
Fraksi meminta agar prioritas pembangunan infrastruktur pendukung kawasan produksi ditetapkan sesuai tingkat urgensinya.
Mereka menolak narasi berulang bahwa infrastruktur menjadi prioritas namun selalu terhambat oleh keterbatasan kemampuan keuangan daerah.







