Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tegal, Agung Yudhi Kurniawan (AYK), meminta agar Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik tidak berhenti sebagai regulasi di atas kertas.
Pernyataan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tegal yang membahas Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tegal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
AYK mengapresiasi inisiatif penyusunan raperda, namun menekankan perlunya bukti kesiapan pelaksanaan di lapangan.
Ia mengingatkan bahwa praktik pembuangan limbah rumah tangga yang belum memenuhi standar masih marak dan berisiko mencemari sumber air tanah serta sungai.
Fraksi PDI Perjuangan menilai raperda sudah mencakup ketentuan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), tetapi menuntut penjelasan rinci soal implementasi.
Tanpa target yang konkret dan terukur, menurut mereka, peraturan itu berpotensi sulit diwujudkan secara nyata.
AYK meminta data tentang cakupan layanan saat ini dan jumlah penduduk yang masih memakai sanitasi tidak layak.
Ia juga menuntut peta jalan pembangunan infrastruktur SPALD untuk periode jangka pendek dan jangka panjang.
Dari sisi pembiayaan, fraksi tersebut menggarisbawahi perlunya alokasi anggaran memadai untuk pembangunan, operasional, pemeliharaan, dan pengawasan.
Mereka memperingatkan agar masyarakat tidak dikenai kewajiban atau retribusi baru bila investasi pemerintah di sektor sanitasi belum mencukupi.
Fraksi PDI Perjuangan meminta adanya skema bantuan, subsidi, atau fasilitasi bagi keluarga kurang mampu untuk membangun sarana sanitasi.
Pengawasan dan penegakan aturan juga harus dilakukan secara adil dan menyeluruh, termasuk terhadap perumahan, hotel, rumah makan, pusat usaha, dan kegiatan komersial lain yang menghasilkan limbah besar.
Keterlibatan masyarakat melalui edukasi, sosialisasi, dan pemberdayaan yang berkelanjutan dinilai penting untuk keberhasilan pengelolaan limbah domestik.
Fraksi tersebut juga mengingatkan perlunya perencanaan jangka panjang yang realistis untuk mengantisipasi pertumbuhan permukiman, pusat perdagangan, jasa, dan kawasan industri di Kabupaten Tegal.
Mereka berharap raperda ini dapat menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Pernyataan Fraksi PDI Perjuangan dikutip pada Kamis (25/6/2026).







