Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Parepare, Apriyani Djamaluddin, menegaskan partainya akan aktif mengawal setiap kebijakan pemerintah agar tetap berpihak kepada rakyat.
Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas arahan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, tentang peran partai sebagai penyeimbang dalam sistem ketatanegaraan, pernyataannya dikutip Jumat (10/7/2026).
Apriyani menyatakan seluruh kader diperintahkan untuk konsisten menjalankan garis perjuangan partai dalam mengawasi kebijakan publik.
Menurutnya, apabila suatu kebijakan tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat atau visi partai, kader wajib menyampaikan kritik secara objektif dan konstruktif.
Surat edaran dari Ketua Umum itu, kata Apriyani, lahir dari evaluasi terhadap kondisi nasional yang dinilai sudah menunjukkan sejumlah kebijakan yang menyimpang dari garis perjuangan PDI Perjuangan.
Ketidaksinkronan tersebut, imbuhnya, berdampak hingga tingkat daerah dan dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
Apriyani juga menegaskan posisi politik partainya di Parepare tidak otomatis berubah meski berkoalisi mendukung pasangan Tasming Hamid-Hermanto (TSM-MO) pada Pilkada Parepare 2024.
Koalisi itu tidak berarti dukungan tanpa syarat terhadap semua kebijakan pemerintah daerah maupun pusat.
Partainya akan tetap memberikan kritikan bila kebijakan yang diterapkan justru memberatkan atau merugikan rakyat.
Selain itu, DPC PDI Perjuangan Parepare menyoroti sejumlah program pemerintah daerah yang dinilai belum jelas pelaksanaannya, termasuk program atau kawasan Merah Putih.
Apriyani menyebut program Merah Putih telah digagas, namun hingga kini tidak ada kepastian waktu pelaksanaan dan kelanjutan yang jelas.
Di level legislatif, anggota DPRD menghadapi kendala dalam memperjuangkan aspirasi warga karena pokok-pokok pikiran (Pokir) hasil reses belum sepenuhnya dapat diakomodasi dalam perencanaan anggaran pemerintah.
Ia menjelaskan bahwa DPRD tidak memiliki kewenangan penuh untuk memasukkan Pokir langsung ke dalam rencana pemerintah, sehingga banyak usulan belum terealisasi.
Kondisi ini membuat anggota dewan kerap mendapatkan tekanan dari masyarakat yang menunggu realisasi aspirasi mereka.
Meski demikian, Apriyani menegaskan PDI Perjuangan Parepare belum memposisikan diri sebagai oposisi.
Fokus utama partai saat ini adalah menjalankan fungsi pengawasan agar setiap kebijakan yang dijalankan benar-benar pro-rakyat dan berpihak pada kepentingan publik.







