Penutupan rangkaian peringatan Bulan Bung Karno di Kota Palembang dilaksanakan melalui Lomba Tari Kreasi Nusantara pada Lantai III Gedung DPRD Sumatra Selatan, Selasa (30/6).
Acara ini menjadi wadah bagi DPC PDI Perjuangan Kota Palembang untuk menegaskan kembali arah politik partai yang berpihak kepada rakyat.
Ketua DPC, Ayu Nur Suri, menyatakan bahwa peringatan tersebut bukan sekadar ritual tahunan, melainkan momen strategis untuk menguatkan kembali pijakan ideologis partai.
Menurut Ayu, semangat perjuangan Proklamator RI, Ir. Soekarno, perlu dihidupkan agar nilai-nilai dasar politik tetap menjadi pegangan kader.
Dia menegaskan bahwa politik harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya bagi wong cilik.
Ayu menolak praktik politik transaksional dan menekankan pilihan PDI Perjuangan pada jalan ideologi dan semangat gotong royong, bukan individualisme.
Ia juga menegaskan bahwa kepemimpinan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menjadi panduan bagi seluruh kader dalam pelayanan publik.
Ayu mengingatkan bahwa tugas generasi sekarang berbeda; jika leluhur berjuang untuk kemerdekaan, generasi kini harus memerangi kemiskinan, ketimpangan sosial, serta memulihkan rasa kebangsaan.
Isu lingkungan dan memudarnya budaya gotong royong juga disebut sebagai tantangan yang harus dihadapi bersama oleh kader partai.
Para kader diminta tampil sebagai pelopor solusi nyata di masyarakat dan tidak hanya aktif saat mendekati kontestasi politik.
Menurut Ayu, ukuran kekuatan partai bukan dilihat dari banyaknya baliho atau slogan, melainkan dari manfaat konkret yang dirasakan rakyat.
Dia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa ajaran Trisakti—berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan—tetap menjadi arah perjuangan PDI Perjuangan.
Dari Palembang, PDI Perjuangan menegaskan komitmennya untuk selalu hadir dan memberi pelayanan ketika rakyat membutuhkannya, serta memandang partai sebagai alat perjuangan rakyat, bukan sekadar kendaraan politik.







