DPD PDI Perjuangan NTB menggelar peringatan 30 tahun Peristiwa Kudatuli, mengenang penyerbuan Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro pada 27 Juli 1996, di Kantor DPD PDI Perjuangan NTB pada Minggu (26/7/2026) malam.
Kegiatan dihadiri pengurus partai, kader, fungsionaris, aktivis mahasiswa, akademisi, serta budayawan.
Panitia menyatakan acara ini dimaksudkan bukan sekadar mengenang, melainkan sebagai ruang refleksi untuk merawat ingatan kolektif dan memperkuat komitmen terhadap demokrasi, kebangsaan, persatuan, dan keadilan sosial.
Sejumlah foto dokumentasi Kudatuli dipajang memenuhi ruangan, menampilkan bentrokan, potret pejuang demokrasi, dan jejak kekerasan yang pernah terjadi.
Ketua DPD PDI Perjuangan NTB H. Rachmat Hidayat membuka peringatan dan mengajak peserta memahami Kudatuli dalam konteks sejarah yang lebih luas.
Rachmat, yang juga anggota Komisi I DPR RI, mengingatkan bahwa peristiwa 27 Juli 1996 merupakan puncak dari rangkaian panjang pergulatan politik PDI pada masa Orde Baru.
Dia menelusuri rentetan peristiwa sejak Kongres IV PDI di Medan pada 1993 yang berujung pada kebuntuan kepemimpinan, disusul Kongres Luar Biasa Surabaya yang mengukuhkan Hj. Megawati Soekarnoputri secara de facto, hingga rekayasa Kongres Luar Biasa Medan yang memicu konflik lebih luas.
Menurut Rachmat, Kudatuli bukanlah kerusuhan spontan melainkan klimaks dari tekanan politik terhadap kekuatan yang dianggap mengancam rezim Orde Baru.
Ia juga menyoroti tindakan represif yang berlangsung tidak hanya di Jakarta, melainkan juga di daerah-daerah.
Sebagai contoh, Rachmat menyebut PDI di Lombok Timur sempat memperoleh enam kursi DPRD tetapi hak kepemimpinan dewan dialihkan ke partai lain.
Fraksi PDI di DPRD Lombok Timur memilih terus menyampaikan minderheid nota sebagai bentuk protes atas praktik politik yang dinilai mencederai demokrasi.
Rachmat menegaskan, “Perlawanan tidak selalu dilakukan dengan teriakan. Kadang cukup dengan tetap berdiri ketika semua orang diminta berlutut.”
Ia mengingatkan bahwa demokrasi yang dinikmati sekarang dibayar dengan pengorbanan berat.
Rachmat menambahkan, “Demokrasi yang kita nikmati hari ini dibayar mahal. Karena itu jangan pernah menganggapnya sesuatu yang biasa.”
Selain sambutan, panitia memutar film dokumenter berisi gambar-gambar penyerbuan, bentrokan, dan kekerasan yang membuat suasana ruang peringatan beberapa kali hening.
Suasana kemudian berubah ketika budayawan Kongso Sukoco tampil membawakan monolog satir dari balik kerumunan hadirin.
Kongso menggunakan pertunjukan puitis untuk mempertanyakan kesungguhan negara dalam menyelesaikan warisan hukum peristiwa tersebut.
Dia mengkritik fokus peringatan yang dinilainya lebih hebat dibanding upaya penuntasan hukum: “Peristiwa Kudatuli paling hebat urusan memperingati. Yang dilupakan justru proses hukumnya.”
Kongso juga menyorot keterlambatan penyelesaian kasus dan menyindir, “Kalau 30 tahun hanya didorong, mestinya sudah sampai ke angkasa luar.”
Sesi sarasehan dan diskusi yang dipandu Megawati Iskandar Putri dari LBH Apik NTB menghadirkan perspektif akademis dari Wakil Dekan III Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram, Lalu Saepudin Gayep.
Gayep menekankan bahwa Kudatuli harus dipahami sebagai benturan antara masyarakat sipil dan kekuasaan represif, bukan sekadar masalah elite partai.
Ia menyatakan, “Kudatuli adalah pertarungan masyarakat sipil melawan kekuasaan yang represif.”
Gayep juga menilai Hj. Megawati Soekarnoputri saat itu menjelma menjadi simbol perlawanan rakyat sehingga Kudatuli menjadi bagian dari sejarah demokrasi Indonesia, bukan milik eksklusif satu partai.
Saksi sejarah personal juga hadir, seperti Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTB I Made Slamet yang memperlihatkan bekas luka akibat tindakan aparat pada masa Orde Baru.
Made Slamet bercerita rumah kosnya pernah dibakar dan ia sendiri ditangkap serta mengalami tekanan karena berada di barisan pro-demokrasi.
Ia menyimpulkan pengalaman tersebut dengan, “Ini yang kami alami waktu memperjuangkan demokrasi.”
Made Slamet meyakini tekanan yang semakin keras pada masa lalu justru menumbuhkan keberanian publik untuk melawan.
Dia menambahkan, “Kalau tidak ada Kudatuli, mungkin kita tidak menikmati demokrasi seperti sekarang.”
Dari kalangan generasi muda, Ketua DPP GMNI Bidang Kecerdasan Buatan dan Pusat Data Satya Ubaya Sakti mengajak pemuda melihat Kudatuli sebagai pelajaran sejarah yang wajib dipelihara meski ia lahir setelah peristiwa tersebut.
Satya mengingatkan, “Kalau sejarah berhenti diperingati, generasi setelah kita akan kehilangan ingatan tentang bagaimana demokrasi diperjuangkan.”
Acara peringatan berlangsung hingga menjelang tengah malam dengan berbagai diskusi, pertunjukan, dan pemutaran arsip dokumenter.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan NTB Hakam Ali Niazi menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan menjadi ruang refleksi agar perjuangan panjang kelahiran demokrasi Indonesia tidak dilupakan.
Hakam mengajak seluruh kader dan aktivis yang hadir untuk terus menjaga ingatan kolektif mengenai pentingnya kebebasan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak demokratis warga negara.







