Pada rapat paripurna di gedung DPRD Lamongan, Selasa (21/7/2026), Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan umum atas Nota Pengantar Raperda Pertanggungjawaban APBD 2026 dengan sejumlah catatan kritis.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Lamongan, Erna Sujarwati, menilai klaim tentang penyelenggaraan sekolah gratis khususnya pada jenjang Sekolah Dasar belum terealisasi secara riil di lapangan.
Erna menyoroti penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menurutnya belum mampu benar-benar meringankan beban finansial wali murid.
Ia meminta perhatian khusus pada alokasi BOS untuk penyediaan buku dan bahan pembelajaran yang menjadi prioritas penggunaan anggaran tersebut.
Namun di lapangan masih ditemui praktik jual-beli LKS dan buku pendamping yang dibebankan kepada wali murid, kata Erna.
Menurutnya, pelaksanaan penjualan LKS secara kolektif oleh oknum guru maupun komite sekolah melanggar ketentuan dan menambah beban ekonomi keluarga.
Erna juga menyampaikan bahwa materi LKS yang beredar kerap tidak selaras dengan kurikulum yang berlaku sehingga perlu evaluasi kualitas materi ajar.
Sebagai langkah perbaikan, Fraksi PDI Perjuangan mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan untuk menghentikan komersialisasi materi pembelajaran dan mengarahkan penggunaan LKS berbasis digital atau memfasilitasinya secara gratis.
Pemerintah daerah diminta memastikan mutu proses belajar-mengajar berjalan optimal di seluruh satuan pendidikan, dengan perhatian khusus pada tingkat SD.
Selain isu pendidikan, fraksi itu meminta evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis agar data penerima manfaat diperbarui sehingga program tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketimpangan.
Dalam pernyataannya, Erna menegaskan komitmen fraksi untuk mengawal anggaran daerah agar berpihak pada lapisan masyarakat berpendapatan rendah.
Di luar forum paripurna, Erna aktif menyerap aspirasi petani tembakau terkait alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan mengingatkan soal pendataan keluarga miskin yang belum sepenuhnya tersentuh bantuan sosial.
Terkait wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang sempat mengemuka awal tahun ini, Erna menyatakan penolakan tegas karena dianggap mundurkan demokrasi dan mengabaikan proses pendidikan politik bagi rakyat.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan akan terus memantau pelaksanaan kebijakan dan program daerah untuk memastikan manfaatnya dirasakan oleh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.







