Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kutai Kartanegara, Rendi Solihin, menegaskan partainya menolak melibatkan Aparatur Sipil Negara atau unsur birokrasi dalam proses konsolidasi kepengurusan.
Rendi mengatakan pembangunan organisasi harus mengedepankan politik kejujuran sebagai prinsip utama.
“Politik kejujuran itu penting,” kata Rendi, Senin (29/6/2026).
Ia menambahkan bahwa kepercayaan publik hanya dapat diperoleh melalui kerja nyata yang berpihak kepada rakyat, bukan sekadar upaya pencitraan.
Menurut Rendi, setiap aktivitas politik harus dilandasi ketulusan memperjuangkan kepentingan masyarakat dan bukan klaim keberhasilan tanpa bukti kerja.
Wakil Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur, Didik Agung Eko Wahono, menekankan kemenangan partai harus diraih lewat kerja organisasi dan kekuatan kader.
“Kalau mau menang, partai harus membangun struktur organisasi sampai ke bawah,” tuturnya.
Didik menegaskan yang bertugas membangun partai adalah pengurus dan kader, bukan camat, kepala desa, atau perangkat birokrasi.
Ia juga meminta Aparatur Sipil Negara tetap fokus menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat sesuai fungsi dan kewenangannya.
Sebagai partai pemenang di Kabupaten Kutai Kartanegara, PDI Perjuangan memiliki basis kader yang kuat hingga tingkat akar rumput, menurut Didik.
Dengan modal kader ini, konsolidasi organisasi diyakini dapat berjalan optimal tanpa melibatkan unsur birokrasi sekaligus memperkuat komitmen partai pada politik yang jujur, sehat, dan berpihak kepada masyarakat.







