I Nengah Ary Priadnya, S.T., Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kabupaten Klungkung, mempertanyakan efektivitas subsidi yang diberikan kepada KMP Nusa Jaya Abadi (NJA) yang masih beroperasi sebagai kapal perintis pada lintasan Padangbai–Nusa Penida.
Pertanyaan tersebut disampaikan saat Ary membacakan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Klungkung di Ruang Sabha Nawa Natya, Rabu (15/7/2026).
Fraksi PDI Perjuangan menyorot bahwa subsidi terhadap kapal Roro yang dimulai sejak 2006 belum mengangkat status layanan menjadi komersial.
Menurut fraksi, kondisi itu berpotensi mengakibatkan pemborosan anggaran subsidi dan menghambat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga meminta keterangan lebih rinci dari pemerintah daerah.
Selain masalah subsidi kapal, fraksi juga menilai keberhasilan pembangunan daerah bergantung pada sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Fraksi menegaskan masih terdapat program yang berjalan sendiri-sendiri sehingga rawan tumpang tindih kegiatan dan mengurangi efektivitas pelayanan publik.
Isu izin operasional kapal tongkang dan LCT juga sempat diangkat oleh fraksi sebagai perhatian publik.
Bupati Klungkung I Made Satria menjawab pemandangan umum dengan mengatakan pemerintah daerah telah melakukan pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Bali terkait kesinambungan operasional KMP Nusa Jaya Abadi.
Bupati menjelaskan hasil kajian yang mencakup faktor muat (load factor), tarif, biaya operasional, dan pendapatan menunjukkan layanan lintas Padangbai–Nusa Penida belum layak dikomersialkan.
Untuk itu, pemerintah daerah berencana menempuh mekanisme transisi melalui penyesuaian tarif secara bertahap guna mengurangi ketergantungan subsidi tanpa memicu kenaikan harga barang atau membebani pengguna jasa penyeberangan.
Pemkab Klungkung juga akan mengkaji ulang struktur tarif dan mengusulkan besaran tarif baru kepada Pemerintah Provinsi Bali sebagai dasar perubahan Peraturan Gubernur Bali Nomor 93 Tahun 2018 mengenai tarif angkutan lintas penyeberangan Pelabuhan Nusa Penida–Padangbai untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, serta muatannya.
Dalam penjelasannya, Bupati Satria membedakan antara kapal LCT dan kapal tongkang serta menegaskan keadaan di lapangan.
Saat ini di Pelabuhan Penyeberangan Kelas III Nusa Penida beroperasi satu kapal Roro, yakni KMP Nusa Jaya Abadi, beserta lima kapal LCT: Arjuna Giri Nusa, Bhima Giri Nusa, Yudistira Giri Nusa, Gohin, dan Berkat.
Bupati menambahkan bahwa seluruh kapal tersebut telah memiliki izin operasional dari Kementerian Perhubungan Laut.







