Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kerinci, Edison, menolak keras tuduhan adanya pungutan dalam pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).
Edison menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta maupun menerima fee dari kelompok penerima manfaat program tersebut pada Minggu (9/8/2026).
Tudingan soal dugaan pungutan yang dikabarkan berasal dari pihak tertentu terhadap kelompok penerima P3-TGAI memicu reaksi dari berbagai pihak di daerah tersebut.
Sejumlah ketua kelompok penerima program juga secara tegas menyatakan bahwa mereka tidak diminta ataupun menyerahkan uang sebagai fee kepada anggota DPRD Kabupaten Kerinci atau pihak lain terkait pelaksanaan program.
Para ketua kelompok mengatakan kegiatan program berlangsung sesuai kebutuhan kelompok masing-masing.
Mereka berharap informasi yang beredar tidak digeneralisasi tanpa didukung bukti dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Edison menjelaskan keterlibatannya terbatas pada pelaksanaan amanah organisasi serta pengawalan aspirasi masyarakat yang dibawa oleh Edi Purwanto.
Edi Purwanto disebut sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi sekaligus anggota DPR RI yang memperjuangkan aspirasi tersebut.
Menurut Edison, P3-TGAI ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk keuntungan pribadi atau kepentingan kader partai.
Ia menekankan bahwa program itu pada dasarnya bertujuan meningkatkan dan membangun infrastruktur irigasi guna mendukung sektor pertanian.
Edison menyatakan tidak keberatan dengan kritik maupun pengawasan publik sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.
Namun, ia meminta agar setiap tuduhan disertai fakta dan data yang telah diverifikasi sebelum dipublikasikan.
Jika terdapat bukti nyata terkait praktik pungutan, Edison mempersilakan bukti tersebut diajukan karena ia siap mempertanggungjawabkan tindakannya.
Ia memperingatkan agar tuduhan tanpa dasar tidak merugikan nama baik individu maupun organisasi.
Senada, Joni Efendi—anggota DPRD Kabupaten Kerinci dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kerinci—menghormati peran kritik dan pengawasan masyarakat terhadap program pemerintah, termasuk P3-TGAI.
Joni menegaskan bahwa masyarakat berhak menyampaikan kritik dan saran, tetapi kritik itu harus didasarkan pada fakta, data, serta informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia mengimbau agar tidak menabur ketidaksukaan melalui asumsi dan opini yang belum terbukti menjadi fakta.
Apabila ada dugaan pelanggaran, Joni mempersilakan pihak yang memiliki bukti untuk melaporkannya kepada aparat atau lembaga berwenang guna proses verifikasi dan pemeriksaan.
Joni mengingatkan bahwa tujuan utama program adalah memberi manfaat nyata bagi kelompok penerima yang membutuhkan perbaikan infrastruktur irigasi untuk kegiatan pertanian.
Dengan bantahan dari sejumlah ketua kelompok penerima serta pernyataan Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kerinci, diharapkan polemik ini ditanggapi secara objektif dan proporsional.
Pihak-pihak yang memiliki informasi atau bukti diminta menggunakan mekanisme pengaduan resmi agar dapat dilakukan verifikasi sesuai prosedur.
Publik tetap diimbau untuk kritis dalam mengawasi pelaksanaan program pemerintah, namun juga bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau merugikan pihak tertentu sebelum adanya proses pembuktian.







