Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Sulawesi Tengah, Suryanto, menilai Pemerintah Provinsi belum menunjukkan langkah strategis memadai untuk mitigasi bencana dan memastikan cadangan pangan daerah.
Menurutnya, kondisi geografis Sulteng yang rentan terhadap gempa bumi, banjir, dan dampak El Nino seharusnya mendorong kebijakan fiskal yang lebih proaktif.
Pernyataan itu disampaikan Suryanto saat mengikuti Rapat Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Suryanto, yang juga anggota Komisi II dan berasal dari Daerah Pemilihan Banggai, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut, mengkritik kesiapan anggaran pemerintah daerah.
Ia menyoroti alokasi di Dinas Pangan yang hanya tersedia Rp230 juta untuk penanganan kerawanan pangan, dana yang harus dibagi untuk 13 kabupaten/kota.
“Ini sangat riskan,” tegas Suryanto, Kamis (6/8).
Lebih jauh, legislator tersebut menyinggung target cadangan pangan yang direncanakan sebesar 170 ton per tahun.
Namun menurut perhitungan yang dipaparkannya, alokasi anggaran Pemprov Sulteng untuk 2027 hanya cukup untuk mencakup sekitar 27 ton.
Suryanto mengakui kondisi keuangan daerah yang sedang tidak stabil, tetapi menekankan bahwa program mitigasi dan cadangan pangan merupakan kebutuhan mendesak.
Atas dasar itu, Fraksi PDI Perjuangan mendesak Pemprov Sulteng untuk melakukan rasionalisasi ulang dan menambah alokasi anggaran penanganan bencana serta ketahanan pangan dalam KUA-PPAS 2027.
Penambahan anggaran dianggap penting agar pemerintah daerah tidak kehilangan daya tanggap ketika menghadapi krisis sosial atau bencana skala besar.







