DPD PDI Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta menegaskan sikapnya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), yakni menerima tujuan program tetapi menolak praktik pengelolaan yang rawan penyalahgunaan.
Ketua DPD, Nuryadi, S.Pd., menyatakan partainya tidak menentang keberadaan MBG, namun mempersoalkan sejumlah aspek tata kelola dan sumber pendanaan yang dinilai bermasalah.
Menurut Nuryadi, pemotongan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen untuk membiayai MBG menimbulkan persoalan konstitusional.
Ia merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Undang-Undang APBN Nomor 17 Tahun 2025 sebagai dasar yang menegaskan batasan penggunaan anggaran pendidikan.
Lebih lanjut, Nuryadi menyebut bahwa DPP PDI Perjuangan sebelumnya telah memperingatkan bahwa alokasi dana pendidikan untuk program di luar yang diatur undang-undang berpotensi inkonstitusional.
Selain soal sumber dana, partai tersebut menyoroti indikasi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam pelaksanaan MBG.
Dugaan penyimpangan itu diperkuat oleh adanya kasus hukum yang menyeret beberapa pejabat Badan Gizi Nasional (BGN), menurut pernyataan DPD.
Untuk mencegah kebocoran dan memastikan manfaat tepat sasaran, PDI Perjuangan DIY mengajukan alternatif mekanisme penyaluran dana program.
Nuryadi mengusulkan agar alokasi anggaran MBG disalurkan langsung kepada orang tua siswa sehingga keluarga dapat mengolah menu sesuai standar gizi.
Alternatif lain yang ditawarkan adalah pemanfaatan kantin sekolah sebagai pengelola, dengan pengawasan yang ketat agar target penerima memperoleh layanan bergizi.
Anggota DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Yan Kurnia Kustanto, menyambut usulan efisiensi dan menekankan pentingnya transparansi pengelolaan MBG.
Yan berpendapat penyaluran dana langsung ke orang tua atau pengelolaan oleh kantin sekolah dapat mengurangi potensi kebocoran anggaran.
Ia juga menambahkan bahwa mekanisme tersebut diharapkan mampu menjaga agar menu yang disajikan benar-benar memenuhi standar gizi nasional.
PDI Perjuangan menempatkan dirinya sebagai penyeimbang kebijakan publik dengan tujuan memastikan program pemerintah berpihak kepada kepentingan rakyat luas.







