Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau dari Fraksi PDI Perjuangan, Andi Darma Taufik, mendesak Kementerian Keuangan agar segera mencairkan dana tunda salur yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Riau.
Pernyataan tersebut disampaikan Andi saat kunjungan ke Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Sabtu (25/7/2026).
Andi menuturkan kunjungan itu dilakukan karena Dirjen memiliki peran dalam memfasilitasi transfer keuangan dari pusat ke daerah.
Menurut Andi, DPRD Provinsi Riau meminta agar Kementerian Keuangan segera mengambil langkah penyelesaian atas tunda salur tersebut.
Jumlah dana tunda salur yang belum direalisasikan dilaporkan mencapai sekitar Rp780 miliar.
Angka tersebut merupakan akumulasi tunda salur dari tahun anggaran 2023 hingga 2025 yang belum dibayarkan oleh pemerintah pusat.
Keterlambatan pencairan, kata Andi, berdampak pada kemampuan fiskal provinsi untuk menjalankan program dan menyalurkan anggaran kepada pemerintah kabupaten dan kota di Riau.
Direktorat Jenderal Keuangan Daerah disebut telah memfasilitasi agar permasalahan ini disampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk mendapatkan penyelesaian.
Meski demikian, hingga kini dana tunda salur periode 2023 hingga 2025 belum direalisasikan, sehingga DPRD Provinsi Riau kembali mendesak pemerintah pusat agar mencairkan dana tersebut demi menjaga stabilitas keuangan daerah dan kelancaran kewajiban ke kabupaten/kota.







