Fraksi PDI Perjuangan DPRK Waropen meminta agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) difokuskan pada program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Prioritas yang ditekankan meliputi penanganan kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, serta peningkatan mutu layanan pendidikan dan kesehatan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh anggota DPRK Waropen dari Fraksi PDI Perjuangan, Leonard Refasi, saat membacakan pemandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna II DPRK Waropen Masa Persidangan II Tahun 2026 di ruang sidang DPRK Waropen, Senin (20/7/2026).
Rapat itu mengagendakan tiga pembahasan utama yang menjadi perhatian legislatif dan eksekutif daerah.
1. Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Waropen TA 2025.
2. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025.
3. Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dalam pandangan fraksi, Leonard menekankan pentingnya alokasi anggaran wajib (mandatory spending) yang berkualitas serta terukur untuk memastikan efektivitas penggunaan dana publik.
Fraksi juga meminta pemerintah daerah menyajikan data capaian kinerja makro sebagai tolok ukur nyata keberhasilan belanja daerah.
Leonard mengingatkan agar tidak lagi muncul keluhan terkait kondisi sekolah yang rusak maupun adanya penolakan atau keterlambatan pelayanan di rumah sakit dan puskesmas terhadap masyarakat kurang mampu.
Menanggapi masukan tersebut, Penjabat Bupati Waropen, Drs. Fransiskus Xaverius Mote, M.Si., menyatakan catatan-fraksi akan menjadi perhatian serius pihak eksekutif dalam lanjutan rapat paripurna pada Selasa (21/7/2026).
Fransiskus menyebutkan indikator penanganan stunting di Kabupaten Waropen saat ini tercatat pada angka 18 persen.
Pemkab berkomitmen memperkuat efektivitas program penanggulangan kemiskinan ekstrem agar manfaat APBD dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, sesuai ketentuan yang berlaku.
Upaya penanganan tersebut akan diintegrasikan dengan perbaikan kualitas layanan dasar, termasuk percepatan perbaikan fasilitas sekolah yang rusak.
Pemerintah daerah juga menjamin pelayanan medis di rumah sakit dan puskesmas berjalan optimal tanpa diskriminasi terhadap warga kurang mampu.
Fransiskus menambahkan bahwa seluruh catatan strategis dari legislatif akan digunakan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan anggaran berikutnya.
Sinergi antara eksekutif dan legislatif diharapkan melahirkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat Waropen.







