Pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kaimana menjadi sorotan Fraksi PDI Perjuangan DPRK Kaimana.
Fraksi menilai terdapat kekurangan mendasar mulai dari rendahnya serapan anggaran hingga potensi masalah regulasi dalam program strategis daerah.
Mimi Selly, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRK Kaimana, memaparkan data kinerja anggaran semester pertama tahun 2026 saat konferensi pers pada Kamis (20/8/2026).
Data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasi per 30 Juni 2026 menunjukkan serapan Belanja Daerah baru mencapai 20,65 persen.
Kondisi ini berujung pada penumpukan kas daerah, dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berjalan tercatat sebesar Rp358,85 miliar per akhir Juni 2026.
Menurut Mimi, realisasi Belanja Modal fisik sangat rendah, hanya 1,24 persen atau Rp1,63 miliar dari total alokasi Rp131,72 miliar.
Fraksi menyoroti bahwa sejumlah proyek infrastruktur dasar belum berjalan sama sekali hingga periode pelaporan tersebut.
Alokasi yang belum terealisasi meliputi Pembangunan Jalan sebesar Rp39,42 miliar.
Selain itu, Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku dialokasikan Rp12,66 miliar namun belum terlaksana.
Anggaran untuk Belanja Modal Jembatan mencapai Rp4,42 miliar dan Belanja Modal Jaringan Listrik Rp1,52 miliar juga belum direalisasikan.
Fraksi menolak praktik pelaksanaan proyek yang dibiarkan menumpuk lalu dikejar di akhir tahun karena berisiko menghasilkan pekerjaan asal-asalan.
Sorotan lain diarahkan pada regulasi Program Satu Miliar Satu Kampung (Samisaka), khususnya Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2026.
Fraksi menilai petunjuk teknis dalam Perbup itu mengatur mekanisme penyerahan dana tunai hingga ratusan juta rupiah kepada Tim Pengelola Kegiatan Kampung (TPKK) yang bukan aparatur kampung.
Menurut Mimi, mekanisme tersebut berpotensi bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) Perbup itu sendiri dan dengan ketentuan pengelolaan keuangan kampung dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
Fraksi memperingatkan risiko hukum bagi aparatur kampung apabila pewenangan pengelolaan kas kampung digeser tanpa kepastian aturan yang kuat.
Temuan Fraksi juga menunjukkan ketimpangan penganggaran dalam program Samisaka.
Lima orang Pendamping Kabupaten menerima honorarium dan operasional tetap sebesar Rp10 juta per orang setiap bulan yang dibayarkan melalui APBD.
Sementara itu, pendamping kampung dan TPKK di lapangan tidak menerima gaji bulanan tetap dan hanya dibayar per kegiatan dengan pemotongan 20 persen dari alokasi Samisaka di APBKampung.
Atas kondisi ini, Fraksi menuntut rasionalisasi honorarium bagi pendamping tingkat kabupaten agar anggaran Samisaka dapat lebih banyak dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Fraksi juga mendesak Pemkab Kaimana untuk mengelola sisa dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) secara lebih optimal demi pemberdayaan masyarakat asli Papua.
Selain itu, Pemkab diminta menindaklanjuti seluruh rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI dan mengoptimalkan peran Majelis Tuntut Perbendaharaan dan Tuntut Ganti Rugi (TPTGR).
Di sektor pertanian, Fraksi menolak pendekatan top-down yang tidak sesuai kebutuhan warga, termasuk pengadaan kelapa hibrida yang dinilai kurang diminati masyarakat.
Mimi menegaskan kewajiban Pemkab memastikan pengadaan bibit, seperti bibit pala, diprioritaskan dari pasokan masyarakat kampung setempat.
Bibit dari luar daerah hanya boleh digunakan jika stok lokal tidak mencukupi, agar dampak ekonomi Program Samisaka benar-benar dirasakan langsung oleh warga.







