Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Lombok Utara menyediakan 2.020 kuota BPJS Ketenagakerjaan untuk masyarakat di tiga kecamatan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Fraksi, L. M. Zaki, pada Rabu (15/7/2026).
Alokasi terbagi menurut sumber usulan masing-masing legislator.
Sebanyak 1.000 kartu berasal dari pokok pikiran (Pokir) Wakil Ketua DPRD KLU, Made Karyasa, yang difokuskan untuk warga Kecamatan Tanjung.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Tusen Lasima, menganggarkan 500 kartu bagi penduduk Kecamatan Gangga.
Sisa 520 kartu disiapkan oleh L. M. Zaki untuk masyarakat di Kecamatan Bayan.
Program ini dirancang berjalan mulai 2026 hingga 2031, menyesuaikan masa jabatan ketiga anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD KLU.
Untuk menutup iuran seluruh peserta yang ditetapkan, ketiga legislator menyiapkan anggaran sekitar Rp460 juta setiap tahun.
Zaki menyatakan inisiatif itu merupakan upaya partai untuk memperluas jaminan sosial ketenagakerjaan secara langsung kepada warga.
Pada tahap awal pelaksanaan, sebagian masyarakat sempat menolak karena belum memahami manfaat program.
Namun setelah penjelasan mengenai hak klaim dan keuntungan kepesertaan, minat masyarakat mengalami peningkatan signifikan.
Fraksi tidak menutup kemungkinan menambah kuota pada 2027 jika animo masyarakat terus tinggi.
Distribusi awal diprioritaskan kepada konstituen PDI Perjuangan, namun ke depan dikomunikasikan akan diperluas tanpa melihat latar politik maupun domisili.
Target penerima utama adalah warga yang masuk dalam DTSen desil 5 ke bawah, termasuk desil 1 sampai desil 4.
Selain program BPJS, Fraksi PDI Perjuangan juga menyebutkan dua bantuan sosial lain yang menjadi prioritas, yakni beras dan kain/mukena.
Beras dan kain sarung biasanya dibagikan pada momen bulan Ramadhan untuk membantu ringankan persiapan menjelang Hari Raya Idulfitri.







