Partai politik harus berfungsi sebagai saluran aspirasi publik, bukan semata-mata alat untuk memenangkan pemilu.
DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan (Kalsel) menyatakan komitmen memperkuat ruang dialog yang inklusif untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah.
Ketua DPD PDI Perjuangan Kalsel, H.M. Syaripuddin, menyampaikan bahwa kehadiran partai harus tampak nyata di tengah warga.
Syaripuddin yang akrab dipanggil Bang Dhin juga menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalsel.
Menurutnya, kegiatan politik tidak cukup berhenti pada perumusan kebijakan di kantor atau aktivitas elektoral semata.
Ruang aspirasi dibangun agar masyarakat mendapatkan akses menyampaikan keluhan, mendapatkan pendampingan, dan memperoleh solusi konkret.
Layanan yang disediakan mencakup pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga persoalan hukum dan optimalisasi BPJS Kesehatan.
Syaripuddin menegaskan bahwa seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kabupaten/Kota se-Kalsel mendapat instruksi untuk memaksimalkan fungsi mereka, terutama saat masa reses.
Reses harus dimanfaatkan sebagai forum dialog yang hidup, bukan sekadar kewajiban formal, sehingga aspirasi yang dibawa ke legislatif mencerminkan kebutuhan riil rakyat.
Dari penyerapan di lapangan, persoalan warga Kalsel semakin beragam dan kompleks, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Di sektor pendidikan tantangannya meliputi pemerataan kualitas sekolah, fasilitas, aksesibilitas, dan ketersediaan tenaga pendidik di daerah pelosok.
Bidang kesehatan membutuhkan layanan terjangkau, ketersediaan tenaga medis, perbaikan fasilitas puskesmas/rumah sakit, serta optimalisasi BPJS Kesehatan.
Untuk infrastruktur, fokus diarahkan pada perbaikan jalan, jembatan, irigasi, drainase, akses air bersih, sanitasi, serta jaringan listrik dan telekomunikasi di kawasan pedesaan.
PDI Perjuangan Kalsel juga telah melakukan advokasi konkret di beberapa wilayah konflik agraria dan lingkungan.
Upaya pendampingan diberikan kepada Masyarakat Adat Pegunungan Meratus serta kepada masyarakat Pulau Panci di Kabupaten Kotabaru terkait persoalan tanah dalam kawasan hutan.
Partai juga memfasilitasi keluhan warga Desa Rantau Bakula di Kabupaten Banjar yang terdampak aktivitas pertambangan.
Semua aduan yang masuk dijanjikan akan dikawal secara struktural dan politik oleh partai.
Syaripuddin menegaskan bahwa aspirasi masyarakat tidak akan berhenti sebagai catatan di atas kertas, melainkan menjadi bahan perjuangan politik melalui komunikasi intensif dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.







