Safari politik yang dilakukan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), ke sejumlah daerah, termasuk Nusa Tenggara Timur (NTT), mendapat kritik tajam dari kader PDI Perjuangan.
Andreas Hugo Pareira, Ketua DPP PDI Perjuangan, menilai kunjungan tersebut lebih mengandung muatan politik ketimbang manfaat langsung bagi warga setempat.
Menurut Andreas, pola kunjungan yang menonjolkan kerumunan dan pencarian sorotan publik menggambarkan kecenderungan yang menyerupai “post power syndrome”.
Ia menilai perubahan cara Jokowi berinteraksi dengan publik kini lebih berorientasi pada penguatan citra dibandingkan program nyata untuk daerah yang dikunjungi.
Dalam kritiknya, Andreas menyebut sejumlah kegiatan—seperti menghadiri kerumunan Car Free Day dan penyelenggaraan acara budaya—sering kali dimanfaatkan untuk menciptakan efek keramaian yang menguntungkan citra politis.
Ia menuding langkah itu dilakukan untuk mendongkrak elektabilitas Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di sejumlah wilayah, termasuk NTT.
Andreas memperingatkan bahwa manuver politik semacam ini berpotensi memicu perpecahan di tingkat akar rumput jika agenda partai diutamakan daripada kepentingan warga lokal.
Dalam pandangannya, tujuan yang jelas bagi PSI berbeda jauh dari misi yang dirasakan oleh masyarakat NTT, yang menurutnya membutuhkan fokus pembangunan dan solusi konkret.
Meski demikian, Andreas meyakini bahwa masyarakat NTT memiliki kecerdasan politik yang memadai untuk membedakan antara tindakan yang tulus dan aksi pencitraan semata.
Ia optimistis publik lokal mampu menilai motif di balik kunjungan figur-figur politik dan memilih sikap berdasarkan pertimbangan tersebut.







