Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak Kementerian Agama memperketat prosedur perizinan pendirian pesantren untuk menekan munculnya lembaga pendidikan yang tidak memenuhi standar.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) PBNU, Ulun Nuha, usai halaqah pengasuh pesantren di Pesantren Darul Ilmi, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Selasa 11 Agustus 2026.
Ulun menjelaskan bahwa rekomendasi utama dari pertemuan itu adalah seleksi ketat terhadap pesantren yang layak menerima izin operasi.
Menurutnya, pengawasan yang lebih intensif juga diperlukan agar pesantren yang tak berizin atau tak memenuhi standar tidak menimbulkan persoalan hukum dan sosial, termasuk potensi kekerasan terhadap santri dan santriwati.
RMI PBNU dan forum komunikasi pesantren disebutkan sebagai pihak yang ideal untuk dilibatkan dalam mekanisme pengawasan tersebut.
Halaqah meminta pemerintah melarang penyelenggaraan pendidikan atas nama pesantren oleh pihak yang tidak layak dan tidak memiliki izin resmi.
Larangan itu dipandang penting demi melindungi reputasi pesantren secara keseluruhan dari praktik-praktik yang merugikan.
Di sisi lain, PBNU mendorong seluruh pesantren melakukan pembenahan internal dan transformasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi semua warga pesantren.
Gerakan Nasional Pesantrenku Aman menjadi bagian dari upaya tersebut dan digelar di Pondok Pesantren Darul Ilmi, Banjarbaru sebagai roadshow ke-22 yang dilaksanakan PBNU.
Sebelumnya gerakan ini telah mendatangi 21 kota dan 21 pesantren sebagai bagian dari rangkaian kegiatan nasional.
Rangkaian kegiatan dirancang untuk mengubah perilaku di lingkungan pesantren melalui halaqah bersama kiai atau pengasuh serta pelatihan bagi musyrif dan musyrifah, para guru, dan santri.
Materi pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan tiap daerah; untuk santri antara lain mencakup pencegahan kekerasan dan pelatihan media.
Walaupun format tiap kegiatan dapat berbeda antar kota, seluruh pelaksanaan diarahkan untuk melibatkan segenap komponen di dalam pesantren.
PBNU menegaskan bahwa pencegahan kekerasan bukan satu-satunya tujuan; kampanye ini juga bertujuan menampilkan praktik baik yang telah dilakukan puluhan ribu pesantren di Indonesia.
Harapannya, upaya tersebut memperkuat budaya pencegahan kekerasan serta mendorong pesantren melakukan transformasi sesuai kebutuhan zaman.
“PBNU terus mengajak pesantren melakukan perubahan perilaku dan transformasi melalui rangkaian kegiatan. Sehingga upaya pencegahan kekerasan dan penciptaan lingkungan pesantren yang aman dapat menjadi tanggung jawab kita bersama,” ujar Ulun Nuha.







