Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) memperingatkan eskalasi kekerasan di Tepi Barat yang diduduki mencapai tingkat tertinggi dalam catatan sejarah, menurut laporan yang dikutip dari UN News pada 1 Agustus 2026.
OHCHR menilai lonjakan ketegangan itu terjadi bersamaan dengan persetujuan pemerintah Israel terhadap pembangunan permukiman baru di wilayah tersebut.
Laporan PBB menyatakan bahwa pemukim dan aparat keamanan Israel sering kali terlibat dalam tindakan yang menargetkan komunitas Palestina.
Hingga 20 Juli, OHCHR mencatat ada 18 warga Palestina tewas selama tahun ini dalam serangkaian insiden yang melibatkan pemukim.
Dari angka tersebut, 12 korban dilaporkan tewas akibat serangan pemukim Israel, sementara tiga lainnya meninggal karena tindakan pasukan Israel.
Tanggung jawab atas tiga kematian sisanya tetap diperdebatkan oleh pihak-pihak terkait.
Sejak Jumat, 31 Juli 2026, tambahan korban dilaporkan; delapan warga Palestina dan dua anggota militer Israel dikabarkan tewas di wilayah itu.
Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mencatat tren peningkatan serangan oleh pemukim sejak 2023.
Pada 2025 tercatat 1.835 serangan, dan pada empat bulan pertama 2026 rata-rata terjadi sekitar 190 serangan per bulan.
Berdasarkan tren tersebut, OCHA memperkirakan jumlah insiden akan melampaui 2.000 kasus pada akhir tahun ini.
OHCHR melaporkan pula pola serangan yang mencakup penyerangan terhadap keluarga Palestina, pembakaran masjid, serta penghancuran dan penyitaan harta benda.
Pembatasan pergerakan terhadap warga Palestina juga semakin diperketat, sehingga menghambat akses mereka ke layanan penting.
Juru bicara OHCHR, Ravina Shamdasani, menyatakan keprihatinan atas keputusan Israel menambah permukiman dan pos-pos baru di Tepi Barat.
Shamdasani juga menyoroti seruan pembalasan terhadap komunitas Palestina yang disampaikan oleh beberapa tokoh Israel.
Wakil Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, Ramiz Alakbarov, menegaskan tidak ada solusi militer untuk konflik ini dan kembali menyerukan penyelesaian melalui solusi dua negara.
Alakbarov menilai persetujuan pembangunan permukiman baru oleh pemerintah Israel melanggar hukum internasional.
PBB juga mengecam masuknya pasukan Israel ke sebuah fasilitas PBB di Yerusalem Timur yang difungsikan sebagai pusat pelatihan bagi pengungsi Palestina.
OHCHR mendesak komunitas internasional untuk bertindak bersama demi mengakhiri pendudukan Israel di Tepi Barat dan menghentikan siklus kekerasan yang memburuk.







