• Index Berita
  • Privacy Policy
Kamis, November 19, 2026
Jenggala.id
Advertisement
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
Jenggala.id
No Result
View All Result

Home » News » PBB Ajukan Uji Materi UU Partai Politik ke MK

PBB Ajukan Uji Materi UU Partai Politik ke MK

Jenggala 001 by Jenggala 001
April 20, 2026 17:10
in News
0
PBB Ajukan Uji Materi UU Partai Politik ke MK

Ketua Umum PBB Muktamar VI Bali, Gugum Ridho Putra (paling kiri), menyerahkan berkas permohonan uji materi Undang-Undang Partai Politik di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 20 April 2026 (Foto: RRI/Alfreds Tuter)

0
SHARES
2
VIEWS
Summarize with ChatGPTShare to Facebook
ADVERTISEMENT

Jenggala.id, Jakarta – Ketua Umum PBB hasil Muktamar VI Bali Gugum Ridho Putra mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan Menteri Hukum. Permohonan menguji Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan 2011, dengan materi yang diuji terkait pengesahan kepengurusan partai politik.

Berita Terkait

Koramil 04/Sewon Bina Generasi Tangguh&Integritas SMAN1Sewon

Dankodiklatau Bahas Kerja Sama Australia untuk SDM TNI AU

Gugum menilai kewenangan Menteri Hukum terlalu luas. Kewenangan tersebut dinilai menentukan keabsahan kepengurusan partai.

Menurutnya, hal itu menyangkut hak politik warga negara. Pembentukan kepengurusan merupakan bagian dari kedaulatan internal partai.

“Kami minta kewenangan itu dibatasi sebagai pencatatan saja. Bukan menentukan siapa kepengurusan yang sah,” ujar Gugum di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 20 April 2026.

Ia mengusulkan peran Menteri hanya mencatat peristiwa hukum. Pencatatan mencakup pendirian, AD ART, dan perubahan kepengurusan.

PBB juga mengusulkan mekanisme masa sanggah terbuka. Mekanisme ini memberi ruang klarifikasi secara transparan bagi pihak keberatan.

Jika sengketa berlanjut, penyelesaian diusulkan melalui Mahkamah Konstitusi. Putusannya dinilai final dan mengikat secara hukum.

Gugum menilai kewenangan saat ini berpotensi disalahgunakan. Kondisi tersebut dapat memicu konflik dan dualisme kepengurusan partai.

Ia mencontohkan sengketa pernah terjadi di sejumlah partai politik. Konflik internal dinilai kerap dipicu kewenangan pengesahan tersebut.

“Secara hukum administrasi, pihak yang lebih dulu mengajukan harus diprioritaskan. Ini penting untuk kepastian hukum,” katanya.

PBB berharap Mahkamah Konstitusi membatasi kewenangan Menteri Hukum. Putusan diharapkan memperkuat demokrasi dan kepastian hukum partai.

Tags: #Demokrasidualisme partaigugatan hukumIndonesiaMahkamah KonstitusimenkumPartai politikPBBuu partai politik
SummarizeShare

Berita Terkait

Koramil 04/Sewon Bina Generasi Tangguh&Integritas SMAN1Sewon

Koramil 04/Sewon Bina Generasi Tangguh&Integritas SMAN1Sewon

by Jenggala 005
November 19, 2026
0

Pagi itu aula SMAN 1 Sewon dipenuhi siswa yang duduk rapi menantikan materi penting tentang kebangsaan dan kedisiplinan. Pembekalan diselenggarakan oleh Koramil 04/Sewon pada Kamis, 19 November 2026,...

Dankodiklatau Bahas Kerja Sama Australia untuk SDM TNI AU

Dankodiklatau Bahas Kerja Sama Australia untuk SDM TNI AU

by Jenggala 005
November 19, 2026
0

Di Lobi Makodiklatau, Rabu (18/11/2026), Komandan Kodiklatau Marsdya TNI Dr. T.B.H. Age Wiraksono, S.I.P., M.A., menerima kunjungan kehormatan dari Atase Pertahanan Australia Brigadier Micah Bratt. Kunjungan itu difokuskan...

Babinsa Karanganom Info Rekrutmen TNI AD untuk Generasi Muda

Babinsa Karanganom Info Rekrutmen TNI AD untuk Generasi Muda

by Jenggala 005
November 19, 2026
0

Serda Safari dari Babinsa Koramil 14/Karanganom Kodim 0723/Klaten menggelar dialog terbuka dengan warga Desa Beku, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten pada Selasa (17/11/2026). Kegiatan komunikasi sosial itu juga dihadiri...

Babinsa Pakisan Hadiri Pil BPD, Perkuat Tata Kelola Desa

Babinsa Pakisan Hadiri Pil BPD, Perkuat Tata Kelola Desa

by Jenggala 005
November 19, 2026
0

Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pakisan periode 2027–2035 digelar di Aula Balai Desa Pakisan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten pada Senin (17/11/2026). Acara dihadiri Babinsa Desa Pakisan,...

Next Post
Kodaeral XIV Gelar Upacara Bendera 17-an Bulan April 2026

Kodaeral XIV Gelar Upacara Bendera 17-an Bulan April 2026

Popular Story

  • Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    607 shares
    Share 243 Tweet 152
  • 4 Potret Seksi Wulan Guritno yang Buat Warganet Salah Tingkah

    252 shares
    Share 101 Tweet 63
  • Kelainan Ibu Muda Jambi Cabuli 17 Bocah Terbongkar

    140 shares
    Share 56 Tweet 35
  • Siapa Suami Puan Maharani? Berikut Profil Lengkapnya

    133 shares
    Share 53 Tweet 33
  • Kumpulan Lagu Armada Band Terbaru DOWNLOAD MP3 Lengkap

    108 shares
    Share 43 Tweet 27
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Jenggala.id

Jenggala.id menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya seputar peristiwa nasional, politik, ekonomi, hingga gaya hidup. Update informasi harian Anda di sini.

Follow us




  • Index Berita
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.

No Result
View All Result
  • about us
  • Index Berita
  • Info Iklan
  • Jenggala.id
  • Karir
  • Kontak
  • MFCTeam Network
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.