Jenggala.id, Jakarta – Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menilai bahwa Hari Buruh atau May Day 1 Mei 2023 adalah momentum peringatan, konsolidasi nasional dan evaluasi dari elemen masyarakat yang dipekerjakan sampai pada elite birokrasi yang mengambil kebijakan.
Selain itu, Mayday juga dipandang sekaligus bentuk menghormati dedikasi para pekerja, karena itu PB PMII mengingatkan jangan ada politisasi dalam peringatan Hari Buruh, Senin (1 Mei 2023).
A. Fandir, Lembaga Kepemiluan dan Demokrasi PB PMII Masa Khidmat 2021-2024, menilai bahwa ada indikasi politisasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu dengan memanfaatkan Hari Buruh.
Baca juga : Demo Mahasiswa Tertib dan Damai
“Hari Buruh memiliki ruang konsolidasi besar-besar terbuka lebar sebagai ajang politisasi kepentingan untuk Pemilu Tahun 2024 mendatang, walaupun disatu sisi kita tahu bahwa istilah politisasi tidak ada konotasi negatif di dalamnya,” ujar Fandir.
“Namun kemudian istilah politisasi mulai dapat di maknai sebagai sesuatu yang kotor dalam politik ketika dibenturkan dengan hukum atau peraturan kampanye dalam politik,” terangnya.
Berangkat dari hal tersebut, PB PMII mengingatkan secara tegas kepada semua pihak yang terlibat dalam kepentingan Pemilu 2024 agar tidak mempolitisasi Hari Buruh yang berefek merugikan rakyat sipil dan proses gerakan yang melawan hukum.
Baca juga : Ganjar Pranowo Akan Hadiri Peringatan Hari Buruh 2023
Pemuda yang akrab disapa Fandy ini berharap dan mengajak semua stakeholder agar sama-sama fokus untuk berbicara May Day yang substansial, dengan cara memperjuangkan dan memastikan hak-haknya terpenuhi sebagai pekerja, sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
“Adapun hak tersebut diantaranya Hak dasar untuk memperoleh upah layak, hak untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dari perusahaan tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pelatihan kerja untuk meningkatkan dan mengembangan kompetensi kerja, hak atas penempatan tenaga kerja, hak mendapatkan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerja, hak mendapatkan kesejahteraan melalui jaminan sosial tenaga kerja, hak mendapatkan pesangon apabila terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK,” terangnya.
Seperti diketahui, hari ini di beberapa titik daerah terjadi konsolidasi buruh dan pekerja sebagai bentuk peringatan Hari Buruh sekaligus refleksi nasional dari regulasi atau UU Ciptakerja.
“Adapun tujuan konsolidasi dan aksi demontrasi tersebut outputnya adalah untuk kemaslahatan yang lebih baik, namun sebagai catatan penting juga dari PB PMII adalah menghimbau kepada pihak terkait agar terus memastikan bahwa negara hadir untuk kesejahteraan rakyat khususnya menyejahterahkan para pekerja atau buruh sesuai haknya masing-masing,” pungkasnya.







