Pada pembukaan perdagangan Rabu 29 Juli 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,12 persen atau 21 poin menjadi Rp18.104 per dolar AS.
Analis pasar uang Valbury Sekuritas, Fikri C. Permana, menyebutkan ada beberapa pendorong pelemahan tersebut yang berasal dari faktor eksternal maupun domestik.
Dari sisi eksternal, prospek perdamaian antara AS dan Iran serta data keyakinan konsumen di Amerika Serikat menjadi sorotan utama pasar.
Faktor domestik berupa sentimen negatif usai pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia juga turut menekan rupiah.
Pengunduran diri Perry Warjiyo dinilai memicu kekhawatiran terkait independensi dan kesinambungan kebijakan BI oleh pelaku pasar.
Conference Board melaporkan Indeks Keyakinan Konsumen AS turun menjadi 90,8 pada Juli 2026, dari 92,2 pada Juni.
Kepala Ekonom Conference Board, Dana M. Peterson, mengatakan konsumen mulai memangkas optimisme terhadap kondisi ekonomi saat ini dan enam bulan mendatang, termasuk prospek pendapatan rumah tangga dan lapangan kerja.
Pelaku pasar juga memantau hasil rapat The Fed karena para analis memperkirakan suku bunga akan tetap berada pada tingkat tinggi lebih lama.
Ketegangan di Timur Tengah dilaporkan mereda setelah Washington menyatakan telah melakukan pembicaraan dengan Teheran, sementara pihak Iran tidak membantah adanya kesepakatan pembicaraan damai.
Meredanya tensi membuat harga minyak turun; harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) anjlok 4,1 persen menjadi USD79,26 per barel, dengan penurunan harga minyak mentah mencapai sekitar 5 persen di beberapa pasar.
Indeks dolar AS berada di level 101,39, dan menurut tim analis Mirae Asset Sekuritas, rupiah terdepresiasi sekitar 1 persen dalam sebulan terakhir.
Dari Januari hingga Juli 2026, rupiah tercatat melemah sebesar 8,5 persen, sehingga menjadi mata uang dengan kinerja terburuk di kawasan menurut Mirae Asset.
Jessica Tasijawa, analis pasar uang Mirae Asset Sekuritas, menilai ketidakpastian pasca pengunduran diri Perry Warjiyo telah memperburuk sentimen investor dan menimbulkan kekhawatiran terhadap kesinambungan kebijakan BI.







