<strong>JENGGALA.ID</strong> - Pengurus pusat Partai Demokrat telah memberikan tanggapannya terkait kemungkinan masuknya partai mereka ke dalam kabinet Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin melalui reshuffle. Ketua BPOPKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron, menegaskan bahwa reshuffle kabinet adalah hak dan kebijakan presiden, dan bukan keputusan dari pihak lain, termasuk Partai Demokrat. Menurut Herman, "Mengenai reshuffle kabinet dan penempatan menteri adalah kebijakan presiden, dan bukan suatu keputusan yang bisa disetujui atau tidak oleh pihak kami." Kamhar Lakumani, Deputi Bappilu Partai Demokrat, juga menyatakan bahwa partainya tidak ingin memberikan komentar terkait isu tersebut, mengingat bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif mutlak yang dimiliki oleh Presiden Jokowi. Menurutnya, "Reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden, kami tidak ingin berspekulasi."<!--nextpage--> Kamhar menambahkan bahwa saat ini fokus Partai Demokrat adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2024. Partai Demokrat saat ini tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Sebelumnya, Jokowi memberi isyarat bahwa Partai Demokrat akan masuk ke dalam kabinet setelah pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Jokowi awalnya hanya mengungkapkan rencana untuk melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat, dan ketika ditanya apakah Demokrat akan bergabung dalam kabinet, Jokowi merespons dengan anggukan. Jokowi juga berbicara mengenai pertemuan dengan AHY di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (23/10), namun ia tidak memberikan rincian terperinci mengenai pembahasan yang telah dilakukan dalam pertemuan tersebut.<!--nextpage-->