JENGGALA.ID – Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, Partai Demokrat lebih cenderung untuk bergabung dengan koalisi yang dipimpin oleh Prabowo Subianto setelah mereka mencabut dukungan dari Anies Baswedan. Kemungkinan Demokrat bergabung dengan PDIP, yang telah mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, tampaknya lebih kecil karena ada hambatan dalam hubungan antara Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Meskipun begitu, Burhanuddin menggarisbawahi bahwa ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh Partai Demokrat jika mereka ingin bergabung dengan salah satu dari dua koalisi tersebut. Demokrat harus mengubah narasi perubahan yang selama ini mereka sampaikan. Menurutnya, baik Prabowo yang didukung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, dan PAN maupun Ganjar, keduanya telah menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Partai Demokrat selama ini telah mengusung narasi perubahan dengan mencalonkan Anies Baswedan, yang berasal dari luar pemerintahan, sebagai calon presiden. Oleh karena itu, jika mereka ingin bergabung dengan salah satu koalisi pendukung pemerintah, Demokrat harus merombak kembali narasi perubahan yang selama ini mereka sampaikan.
Burhanuddin berpendapat bahwa Partai Demokrat, yang saat ini dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebenarnya masih memiliki alternatif lain setelah berpisah dari Partai NasDem dan PKS. Salah satu alternatifnya adalah membentuk poros baru bersama PPP dan PKS, seperti yang diinginkan oleh Sandiaga Uno. Namun, dia mengakui bahwa opsi ini cukup sulit diwujudkan.
Menurutnya, PKS masih sangat terikat dengan Koalisi Perubahan karena basis massa mereka adalah pendukung Anies Baswedan. Oleh karena itu, berisiko bagi PKS untuk pindah ke kubu lain dengan mengusung calon presiden yang berbeda.
Di sisi lain, Burhanuddin menjelaskan bahwa Partai Demokrat juga akan menghadapi risiko jika mereka memutuskan untuk tidak mengusung calon presiden dalam Pemilihan Presiden 2024. Hal ini disebabkan oleh ketentuan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa partai yang memenuhi syarat untuk mengajukan pasangan calon dapat dikenai sanksi berupa larangan berpartisipasi dalam pemilihan berikutnya jika mereka tidak mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden.
Jadi, Partai Demokrat harus membuat pilihan antara mendukung Ganjar atau Prabowo, atau mencari mitra koalisi baru untuk membentuk poros politik yang baru. Partai Demokrat secara resmi mencabut dukungan untuk Anies Baswedan dalam Pemilihan Presiden 2024 pada tanggal 1 September, yang merupakan hari sebelum deklarasi Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar pada tanggal 2 September. Sementara itu, Partai Demokrat juga telah keluar dari Koalisi Perubahan bersama PKS dan NasDem, yang masih mendukung Anies. Partai yang dipimpin oleh SBY ini masih belum mengumumkan sikapnya terkait Pemilihan Presiden 2024.







