Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menegaskan tekadnya untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan dengan menempatkan transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari praktik maladministrasi sebagai prioritas.
Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, hadir dalam Sosialisasi (Entry Meeting) Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Ombudsman RI) Tahun 2026 yang diselenggarakan di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung pada Rabu (22/7/2026).
Kegiatan ini digelar oleh Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Lampung dan dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua Ombudsman RI, Dr. Rahmadi Indra.
Acara dihadiri oleh Gubernur Lampung, seluruh kepala daerah se-Provinsi Lampung, serta pimpinan instansi vertikal yang menjadi objek penilaian.
Entry meeting tersebut merupakan tahap awal dalam pengukuran kinerja pelayanan publik pada berbagai instansi di wilayah Provinsi Lampung.
Pihak yang menjadi objek penilaian mencakup pemerintah daerah, kepolisian, lembaga pemasyarakatan dan rutan, kantor imigrasi, serta kantor pertanahan.
Sosialisasi memaparkan mekanisme, indikator, dan standar penilaian maladministrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Parosil Mabsus menyambut positif pelaksanaan penilaian tersebut dan menilai proses ini penting sebagai alat evaluasi bagi jajaran pemerintahan daerah.
Ia meminta agar penilaian tidak sekadar menjadi upaya mengejar skor, melainkan dijadikan dasar bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyelenggarakan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan.
Parosil juga meminta seluruh OPD mempersiapkan diri dengan melengkapi standar pelayanan dan terus melakukan inovasi demi memastikan masyarakat merasakan pelayanan yang berkualitas, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum.







