Pemerintah Provinsi Papua Tengah memetakan langkah pemulihan layanan publik di Kabupaten Puncak menyusul kerusuhan yang terjadi di Ilaga.
Gubernur Meki Nawipa menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik akan terus dipertahankan selama proses penanganan pascakerusuhan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Meki saat memimpin Rapat Koordinasi Terpadu di Ilaga, Kabupaten Puncak, Jumat 14 Agustus 2026.
Menurut Gubernur, Pemprov akan terus mendampingi Pemerintah Kabupaten Puncak dan masyarakat setempat dalam upaya pemulihan.
Beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah telah dikirim lebih dulu ke Ilaga untuk membantu penanganan pascakejadian.
Pemprov bersama Pemkab Puncak memprioritaskan inventarisasi kerusakan gedung, peralatan, serta dokumen pemerintahan sebagai dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas yang terdampak.
Pemerintah juga menyiapkan fasilitas alternatif dan ruang kerja sementara agar pelayanan publik tidak terhenti meskipun sejumlah kantor mengalami kerusakan.
Dari sisi keamanan, langkah pemulihan dilakukan bersama TNI, Polri, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mengembalikan ketertiban wilayah.
Wakil Gubernur Deinas Geley menyatakan persoalan di Kabupaten Puncak mendapat perhatian serius dan menekankan perlunya sinergi berbagai pihak agar kejadian serupa tidak terulang.
Rapat koordinasi menyepakati percepatan perbaikan dan rehabilitasi kantor pemerintahan yang terdampak serta peningkatan komunikasi dengan tokoh adat dan tokoh agama untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat.
Kerusuhan di Ilaga, Kabupaten Puncak, terjadi pada Selasa (11/8) malam dan dipicu polemik penyaluran Dana Desa tahap pertama Tahun Anggaran 2026.
Polda Papua Tengah telah melakukan olah tempat kejadian perkara terhadap 18 kantor pemerintahan yang terdampak, baik karena dibakar, dirusak, maupun dijarah.
Meski sejumlah fasilitas pemerintahan mengalami kerusakan, Pemerintah Kabupaten Puncak memastikan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Bupati Puncak, jajaran Forkopimda, para kepala distrik, kepala kampung, serta kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak.
Pemerintah mendorong penyelesaian penyaluran Dana Desa secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencegah potensi konflik di masa mendatang.







